Ngotot Bongkar Tiang Mangkrak Monorel karena Rusak Estetika Kota, Pramono Segera Surati Adhi Karya

Suara.com - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung akan menyurati PT Adhi Karya untuk membongkar tiang monorel yang mangkrak di sejumlah ruas jalan ibu kota. 

Pramono Anung menilai keberadaan tiang-tiang tersebut mengganggu estetika kota dan harus segera ditertibkan.

"Pertama, karena tiang monorel itu miliknya PT Adhi Karya," beber Pramono Anung saat ditemui di Lippo Mall Nusantara, Selasa (10/6/2025).

Menurut Pramono, Pemprov DKI telah menggelar rapat internal untuk membahas langkah lanjutan terkait pembongkaran proyek mangkrak tersebut. Hasil rapat menyimpulkan bahwa pembongkaran merupakan tanggung jawab PT Adhi Karya sebagai pemilik infrastruktur.

"Walaupun sudah ada keputusan PN dan juga pemerintah Jakarta sudah mendapatkan arahan dari Jamdatun, untuk kemudian yang berhak untuk membongkar adalah Adhi Karya," ungkap mantan Sekretaris Kabinet (Seskab) di era Presiden ke-7 RI, Jokowi itu. 

Dalam waktu dekat, kata Pramono, pihaknya akan mengirim surat resmi kepada PT Adhi Karya. 

Lebih lanjut, politisi PDI Perjuangan (PDIP) itu berharap perusahaan pelat merah itu segera menindaklanjuti dan mengambil langkah konkret di lapangan.

"Kami akan melakukan menyurati Adhi Karya untuk itu," ucap Pramono Anung. 

Jika PT Adhi Karya tidak mampu membongkar tiang tersebut, Pemprov DKI menyatakan siap turun tangan. 

Baca Juga: Imbas Prabowo dan Megawati Makin Lengket: Gibran Terancam jadi Wapres Seremonial?

Pramono menilai, aspek estetika kota harus menjadi prioritas, apalagi tiang-tiang itu sudah tak lagi memiliki fungsi sejak proyek monorel mangkrak.

"Kalau kemudian Adhi Karya katakanlah tidak mampu, maka pemerintah Jakarta akan melakukan tindakan untuk membersihkan. Yang jelas bahwa persoalan hukumnya sekarang sudah kami ketahui secara detail," pungkas Pramono Anung. 

Sebelumnya, Pramono telah meluapkan kekesalannya terhadap proyek mangkrak tiang monorel. Kegeraman Pramono terkait keberadaan puluhan tiang monorel yang masih berdiri di Jalan HR Rasuna Said dan Jalan Asia Afrika. 

Ia mengaku sering merasa terganggu saat melintasi lokasi tersebut, terutama karena tiang-tiang beton itu dibiarkan mangkrak selama bertahun-tahun.

"Kalau teman-teman sekalian lewat di Rasuna Said maupun di Senayan, ada kolom-kolom untuk monorel yang sampai hari ini semuanya enggak mau nyentuh untuk diselesaikan. Kalau bagi saya pribadi, ini adalah hal yang harus diselesaikan," ucap Pramono pada 20 Mei 2025.

Proyek yang dimulai dua dekade lalu itu kini tak lebih dari peninggalan usang. 

Sejak dihentikan di tengah jalan, Jakarta telah beberapa kali berganti gubernur, namun tidak satu pun dari mereka berhasil menyelesaikan masalah tiang-tiang monorel tersebut.

"Bagi pemerintah Jakarta ini sangat mengganggu. Maka bukan monorelnya yang dilanjutkan, tetapi tiang-tiang yang tidak berfungsi itu akan diapakan? Apakah dibersihkan? Apakah dibuat apa?" lanjut Pramono.

Masalah hukum yang membelit proyek ini disebut-sebut menjadi alasan utama mengapa para pemimpin sebelumnya memilih untuk tidak menyentuhnya.

Sengketa antara pelaksana proyek, kontraktor, dan pemangku kepentingan lain membuat nasib proyek ini mandek.

Namun, Pramono Anung memastikan dirinya tidak ingin melanjutkan sikap pembiaran tersebut. Ia berkomitmen mencari jalan keluar sesuai koridor hukum yang berlaku.

"Tentunya harus ada keputusan untuk itu, enggak bisa kemudian dibiarkan begitu saja dari waktu ke waktu, karena semua orang tidak mau berpikir, tidak mau susah, tidak mau menyentuh persoalan itu. Bagi saya pribadi, saya ingin menyelesaikan itu," pungkasnya. 

Proyek Mangkrak Monorel

Sebagai catatan, proyek monorel Jakarta mulai dibangun pada 2004 di bawah kepemimpinan Gubernur Sutiyoso. Kala itu, Pemprov DKI menggandeng PT Jakarta Monorail sebagai pengembang. Ketika itu, proyek monorail Jakarta sempat digadang-gadang bakal menjadi solusi untuk integrasi transportasi bersama TransJakarta dan MRT.

Di pemerintahan era Gubernur Jakarta Fauzi Bowo alias Foke, proyek dihentikan karena persoalan finansial.

PT Jakarta Monorail sempat menggugat Pemprov DKI untuk membayar ganti rugi sebesar Rp600 miliar. 

Namun, Fauzi Bowo ketika itu hanya bersedia membayar maksimal Rp204 miliar sesuai rekomendasi BPKP.

Puncaknya terjadi pada 2014 saat Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok resmi memutus kontrak dengan PT Jakarta Monorail. 

Tiang-tiang yang terlanjur dibangun pun terbengkalai dan asetnya beralih ke PT Adhi Karya.

Seiring waktu, tiang-tiang besi itu tak hanya menjadi “fosil beton” di tengah kota, tapi juga sempat jadi sasaran pencurian pada 2021. 

Hingga kini, Pemprov DKI belum memiliki keputusan final soal nasibnya.