Bansos Penebalan Tambahan Rp400 Ribu per Orang dari Kemensos Cair Juni, Ini Kriteria yang Berhak

Suara.com - Kementerian Sosial atau Kemensos akan kembali menyalurkan bansos penebalan tambahan bagi masyarakat penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebanyak dua kali pada bulan Juni dan Juli 2025.

Bansos itu berupa uang tunai dengan total Rp400 ribu.

"Segera kita luncurkan juga di bulan Juni ini, Bansos Penebalan Tambahan untuk mereka yang menerima BPNT, Bantuan Pangan Non Tunai, sebesar Rp200.000 kali 2 bulan, Juni dan Juli," kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dalam konferensi pers di kantor Kemensos, Jakarta, Rabu (11/6/2025).

Gus Ipul menyampaikan bahwa jumlah masyarakat yang berhak mendapatkan bansos penebalan itu ada sekitar 18.277.000 keluarga penerima manfaat (KPM).

Bantuan tersebut, kata Gus Ipul, diharapkan bisa meningkatkan daya beli masyarakat sehingga menumbuhkan perekonomian dalam negeri.

Gus Ipul juga menuturkan kalau bansos penebalan itu arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk meringankan beban pengeluaran masyarakat.

"Jadi ini bentuk perhatian di samping juga ada bantuan-bantuan lain, seperti beras dari Bapanas, ada subsidi sosial lain. Tetapi khusus yang saya sampaikan ini adalah yang lewat Kementerian Sosial," tuturnya.

Akan tetapi, bansos penebalan itu baru akan dilaksanakan setelah Kemensos menyelesaikan penyaluran bansos program keluarga harapan (PKH) untuk triwulan kedua.

Gus Ipul menyampaikan kalau Kemensos sudah memberikan 95 persen data masyarakat yang berhak jadi penerima bansos PKH kepada Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara serta PT. Pos Indonesia. Hanya saja penyalurannya masih bertahap.

"Penyaluran sendiri sekarang itu dari tahap pertama data 14 Juta lebih, itu sudah 70 persen. Jadi kalau secara keseluruhan ini sedang berproses, mudah-mudahan minggu depan semuanya bisa tuntas," kata Gus Ipul.

Dia menyampaikan bahwa pemerintah tengah dalam masa transisi pergantian data bansos.

Dari sebelumnya menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sekarang menggunakan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional DTSEN (DTSEN) yang diklaim lebih tepat sasaran untuk masyarakat penerima bansos.

Diketahui, rencana pemerintah untuk memberikan diskon listrik kepada 79,3 juta pelanggan berdaya 1.300 VA ke bawah resmi dibatalkan. Keputusan ini disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani, di Komplek Istana Kepresidenan pada Senin (2/6/2025) sore.

Pembatalan ini, menurut Menkeu, disebabkan oleh masalah mekanisme penganggaran yang tidak memungkinkan diskon tersebut cair pada Juni dan Juli tahun ini seperti yang direncanakan semula.

"Kita rapat diskon listrik penganggaran lebih lambat. Kalau Juni, Juli tidak bisa dijalankan," kata Sri Mulyani.

Sebagai gantinya, pemerintah memutuskan untuk menambah alokasi Bantuan Subsidi Upah (BSU). Semula, BSU direncanakan sebesar Rp150 ribu per bulan untuk pekerja bergaji di bawah Rp3,5 juta selama dua bulan. Namun, dengan pembatalan diskon listrik, pemerintah kini meningkatkan besaran BSU menjadi Rp300 ribu per bulan. Ini berarti, sebanyak 17,3 juta pegawai dan 565 ribu guru honorer akan menerima total bantuan Rp600 ribu selama dua bulan.

"Nanti Kemnaker yang akan mengimplementasikan program tersebut, yaitu BSU sebesar Rp300 ribu per bulan, diberikan untuk bulan Juni dan Juli. Jadi, dua bulan Rp600," jelas Sri Mulyani, memastikan bahwa bantuan ini akan segera digulirkan melalui Kementerian Ketenagakerjaan.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan rencana pemerintah untuk memberikan enam jenis bantuan atau insentif mulai 5 Juni 2025.

Tujuan utama dari gelontoran bantuan ini adalah untuk menjaga agar pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap berada di level 5 persen. Rencana ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, setelah memimpin rapat dengan sejumlah pemangku kepentingan terkait.

Salah satu bentuk bantuan yang semula direncanakan adalah diskon tarif listrik sebesar 50 persen dari tarif normal. Diskon ini sejatinya akan berlaku untuk tagihan listrik bulan Juni dan Juli, dan hanya ditargetkan bagi pelanggan listrik berdaya 1.300 VA ke bawah, mencakup sekitar 79,3 juta rumah tangga.

"Stimulus ini diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua (2025). Jadi, momentum ini kita manfaatkan untuk membuat beberapa program. Nah, ini beberapa program yang disiapkan tentunya untuk mendorong pertumbuhan melalui apa yang bisa ditingkatkan melalui konsumsi," tutur Airlangga dalam rilis resmi pada Sabtu (24/5).

Rencana ini menunjukkan fokus pemerintah pada peningkatan konsumsi masyarakat sebagai salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi.