Suara.com - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menanggapi anggaran untuk satu mobil dinas pejabat eselon I yang mencapai Rp1 miliar per unit untuk pengadaan 2026.
Tepatnya, anggaran yang ditetapkan untuk mobil dinas pejabat eselon I sebesar Rp931.648.000.
Adapun anggaran tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 yang diteken 20 Mei 2025.
Menanggapi anggaran mobil dinas yang nyari Rp1 miliar, Prasetyo menegaskan hal tersebut hanya standar biaya.
"Itu kan standar biaya di semua harus diatur ada standar biayanya. Bukan berarti maknanya itu pasti dikeluarkan, gitu," kata Prasetyo di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/6/2025).
Ia mengatakan pemerintah memang harus mengeluarkan standar biaya untuk setiap tahun.
"Jadi kalau kita belanja ada aturan mainnya gitu. Begitu, bukan makanya itu harus terbelanjakan sebesar itu, tidak," kata Prasetyo.
Sementara itu, ditanya terkait anggaran mobil dinas yang dianggap tidak sesui dengan semangat efisiensi yang kini tengah diterapkan pemerintah, Prasetyo menjelaskan bahwa efisiensi bukan berarti tidak melakukan apa-apa.
"Itulah batasannya. Efisiensi itu kan bukan berarti terus tidak boleh ngapa-ngapain gitu kan. Tapi efisiensi itu kan filosofinya adalah diperuntukkan kegiatan yang lebih produktif," kata Prasetyo.
Baca Juga: Fenomena Jual Hotel di Ambang Kebangkrutan, Efek Domino di Balik Kebijakan Efisiensi?
"Sebagaimana tadi saya sudah jelaskan, kalaupun di situ keluar angka bukan berarti itu pasti harus dikeluarkan," sambungnya.
Puan Setuju Efisiensi
DPR RI sebelumnya siap memberikan dukungan kepada pemerintah atas rencana penerapan kebijakan efisiensi anggaran pada 2026.
Hal ini disampaikan langsung Ketua DPR RI Puan Maharani usai bertemu Perdana Menteri (PM) China, Li Qiang di lingkungan parlemen Senayan, Jakarta pada Minggu 25 Mei 2025.
“Efisiensi anggaran selama itu memang baik untuk rakyat, DPR RI tentu saja akan mendukung,” ujar Puan, melansir dari laman Antara pada Senin 26 Mei 2025.
Walaupun demikian, dia mengatakan bahwa DPR RI akan melihat postur anggaran pada 2026, dan memastikan hal tersebut banyak dipakai untuk kesejahteraan rakyat.
