Meski Punya Bargaining Politik Tinggi, Analis Ungkap Sederet Risiko jika Jokowi jadi Ketum PSI

Suara.com - Analis Politik dari Universitas Parahyangan (Unpar) Bandung, Kristian Widya Wicaksono membeberkan sejumlah risiko jika Presiden ketujuh RI Joko Widodo atau Jokowi menjadi ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI). 

Ia awalnya menyampaikan, jika Jokowi benar-benar memimpin, maka PSI akan mempunya daya tawar politik yang tinggi terutama buat pemerintahan Presiden Prabowo. 

"PSI akan memiliki posisi tawar lebih tinggi saat bernegosiasi dengan pemerintahan Prabowo—misalnya dalam penempatan kabinet, alokasi anggaran, atau pengesahan regulasi," kata Kristian kepada Suara.com, Kamis (12/6/2025). 

Kendati begitu, sekali pun tinggi daya tawar politiknya, ada risiko jika Jokowi menjadi ketua umum PSI. 

"Meskipun potensi daya tawar tinggi, ada risiko terfragmentasi: PSI berisiko dianggap “alat politik” Jokowi dan kehilangan legitimasi ideologis di kalangan pemilih muda progresif yang anti-elite," ujarnya. 

Selain itu, kata dia, Jokowi juga akan dipertanyakan soal ideologi kepartaiannya usai pindah dari PDIP ke PSI. 

"Selain itu, secara normatif, pindah raket dari PDIP ke PSI dapat memicu pertanyaan legitimitas konsistensi dalam ideologi politik kepartaian, yang dalam jangka panjang menurunkan trust capital," ujarnya. 

Lebih lanjut, ia mengatakan, kekuatan daya tawar politik Jokowi di PSI juga tak akan bersifat absolut. 

"Pemerintahan Prabowo pun akan mempertimbangkan efek blowback di publik jika terlalu tunduk pada tuntutan PSI–Jokowi, sehingga bargaining power tidaklah absolut," pungkasnya. 

Sebelumnya, Presiden ke-7 Jokowi sempat masuk dalam bursa calon ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Namun Jokowi tidak tertarik untuk menjadi ketua umum partai berlambang kabah tersebut.  

"Ndak lah, yang di PPP saya kira banyak calon-calon ketua umum yang jauh lebih baik yang punya kapasitas, kapasitas, punya kompetensi. Banyak calon yang sudah beredar kan banyak. Banyak sekali," kata dia saat ditemui, Jumat (6/6/2025).  

Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut lebih tertarik menjadi ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI).  

"Saya di PSI aja lah," tandas dia.  

Meski tertarik bergabung ke PSI. Namun hingga saat ini belum dicalonkan untuk menjadi ketua umum PSI.  

"(Berati di luar PSI tidak ada partai lain yang dipertimbangkan) Ya nggak tahu. Di PSI dicalonkan aja belum," jelasnya.