Suara.com - Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin menggelar kegiatan silaturahmi dan sosialisasi terkait Dewan Pertahanan Nasional (DPN) bersama sejumlah tokoh bangsa lintas bidang, baik dari kalangan akademisi, pakar hukum, TNI-Polri, maupun masyarakat sipil. Acara yang berlangsung pagi ini dihadiri oleh para tokoh senior, termasuk mantan Panglima TNI dan Kapolri, serta para pakar pertahanan dan hukum.
Hadir dalam acara tersebut Ketua Harian DPN yang dijabat langsung oleh Menteri Pertahanan, Sekretaris DPN Wakil Menteri Pertahanan, serta sejumlah deputi. Acara ini dimaksudkan sebagai forum sosialisasi sekaligus sarana untuk menyerap masukan strategis dari para tokoh terkait peran dan fungsi DPN yang dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 Pasal 15 ayat 2 dan telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden No. 202 Tahun 2024 oleh Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Kepala Biro Humas Kemhan, Frega Ferdinand Wenas, pertemuan ini menjadi momen penting untuk memperkenalkan secara luas keberadaan serta peran DPN dalam sistem pertahanan negara.
“Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang sosialisasi, tetapi juga ruang dialog konstruktif. Pak Menhan mendengarkan langsung pandangan dan masukan dari berbagai tokoh, mulai dari akademisi, pakar hukum, hingga para purnawirawan TNI dan Polri,” ujar Frega.
Tokoh-tokoh yang hadir antara lain Prof. Jimly Asshiddiqie, Prof. Purnomo Yusgiantoro, Prof. Hikmahanto Juwana, Dr. Refly Harun, Dr. Bambang Sunggono, Jenderal TNI (Purn) Wiranto, Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman, Laksamana TNI (Purn) Siwi Sukma Adji, Marsekal TNI (Purn) Ida Bagus Putu Dunia, serta mantan Kapolri Jenderal Pol (Purn) Sutanto dan Jenderal Pol (Purn) Bambang Hendarso Danuri.
Lebih lanjut, Frega menjelaskan bahwa DPN tidak bersifat operasional ataupun administratif, melainkan berperan dalam merumuskan kebijakan umum pertahanan negara serta memberi masukan strategis kepada Presiden sebagai Ketua DPN.
DPN bertugas mengidentifikasi isu-isu strategis yang berkaitan dengan kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Diharapkan hasil dari kajian ini bisa menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pertahanan yang menyeluruh, baik dari aspek militer maupun nirmiliter.
"Tentunya dengan kehadiran pakar hari ini, diharapkan bisa memberikan masukan dari aspek nirmiliter," imbuh Frega
Menanggapi kehkawatiran terkait tumpang tindih fungsi dengan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Frega menegaskan bahwa terdapat perbedaan fokus antara kedua lembaga.
DPN berfokus pada pertahanan sebagai ranah presiden selaku kepala negara dan panglima tertinggi. Sementara Lemhannas berfokus pada ketahanan nasional secara umum. Keduanya saling melengkapi dalam kerangka besar kebijakan strategis negara.
Terkait keanggotaan, Frega menambahkan bahwa struktur DPN terdiri atas pejabat dari kementerian/lembaga yang memiliki keterkaitan langsung dengan isu kedaulatan nasional, baik sebagai anggota tetap maupun tidak tetap. Meski tidak masuk dalam struktur formal, para pakar yang hadir akan tetap dilibatkan dalam proses kajian dan konsultasi kebijakan sebagai bagian dari pendekatan inklusif dan kolaboratif.
Pertahanan adalah hak dan kewajiban seluruh warga negara. Oleh karena itu, pelibatan berbagai unsur sipil dan pakar menjadi sangat penting dalam menyusun kebijakan pertahanan yang komprehensif.
Kementerian Pertahanan berharap melalui forum-forum sosialisasi seperti ini, pemahaman dan dukungan masyarakat terhadap Dewan Pertahanan Nasional dapat semakin meningkat, serta memperkuat sinergi nasional dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. ***
TERPOPULER
