Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham menegaskan bahwa langkah yang dilakukan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dengan turun langsung ke area tambang menunjukan keberpihakan terhadap rakyat.
Bahkan, ia menegaskan bahwa pihaknya mendukung keputusan Pemerintah yang secara tegas mencabut izin usaha pertambangan (IUP) terhadap empat perusahaan tambang di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Menurutnya, keputusan itu ditempuh setelah Presiden Prabowo Subianto mendengar aspirasi rakyat.
"Pak Prabowo sering mengatakan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan kedaulatan itu telah diberikan kepada pemerintah, yaitu kepada Presiden," kata Idrus di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Jumat 13 Juni 2025.
"Karena itu Pak Prabowo menyampaikan bahwa paradigma sekarang ini adalah paradigma kerakyatan, karena itu apabila bicara tentang rakyat maka kita tidak akan pernah mundur dan ini sejalan dengan tagline Partai Golkar bahwa suara rakyat suara Golkar," sambungnya.
Idrus menyampaikan, pencabutan IUP itu ditetapkan setelah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengunjungi kawasan Raja Ampat.
Menurutnya, Bahlil memberikan informasi atas dampak lingkungan yang terjadi di Raja Ampat.
"Maka justru dengan adanya informasi yang dilaporkan kepada Pak Bahlil, sejatinya yang mendapat insentif politik, pemerintah secara keseluruhan," ujarnya.
Idrus menyampaikan apresiasi terhadap partisipasi publik dalam pemberian informasi terhadap tambang di Raja Ampat.
Menurutnya, turunnya Bahlil yang juga Ketua Umum Partai Golkar ke lokasi tambang untuk mendapatkan informasi secara langsung dari lapangan.
"Jadi orientasi bagaimana fakta itu, Pak Bahlil ke sana mencari pembenaran," katanya.
Ia mengklaim, Bahlil Lahadalia telah menunjukkan langkah-langkah keberpihakan kepada rakyat dalam merespons polemik tambang Nikel Raja Ampat.
Bahlil, kata dia, berani memutuskan penghentian sementara aktivitas tambang, lalu tinjau langsung aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat serta memberikan rekomendasi kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mencabut izin usaha pertambangan (UIP) dari 4 perusahaan di Raja Ampat.
"Turunnya Ketua Umum DPP Partai Golkar merupakan pencerminan dari nilai-nilai patriotisme dan nasionalisme. Apa itu? Ketika ada masalah rakyat, wujud daripada nilai-nilai patriotisme itu adalah harus didatangi. Ya kalaupun rakyat marah, harus didatangi. Dan yang paling penting lagi bahwa kalau ada masalah jangan lempar masalah dan jangan cuci tangan," katanya.
Pada kesempatan itu, Politisi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menyampaikan bahwa penerbitan IUP di Raja Ampat dipastikan bukan saat Bahlil Lahadalia menjadi Menteri ESDM.
TERPOPULER
