ASN Dikeroyok Brutal di Pusat Perbelanjaan Usai Cekcok dengan Mantan Istri, Ini Kronologinya

Seorang pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Palembang, berinisial DD (35), melapor ke polisi setelah menjadi korban pengeroyokan oleh rekan kerjanya sendiri.

Peristiwa itu terjadi pada Selasa (10/6/2025) pagi, sekitar pukul 08.30 WIB, di halaman parkir kantor Dinas PUPR Palembang, yang terletak di Jalan Mayor Memet Sastra Wirya, Kecamatan Ilir Timur II, Palembang.

Peristiwa ini pun kemudian viral di media sosial dengan beragam kometar negatif dari warganet.

Akibat pengeroyokan tersebut, DD mengalami luka memar di sejumlah bagian tubuhnya.

Tidak terima dengan perlakuan tersebut, DD kemudian mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polrestabes Palembang untuk melaporkan kejadian tersebut.

Diceritakan DD, saat kejadian dirinya sedang berada di halaman kantor.

Tiba-tiba, datang pelaku utama berinisial UA bersama beberapa orang rekannya.

Tanpa banyak bicara, para pelaku langsung menyerangnya secara brutal.

“Tiba-tiba UA datang bersama teman-temannya. Mereka langsung memukuli saya,” kata DD kepada petugas kepolisian.

Menurut DD, perselisihan antara dirinya dan UA sudah berlangsung sejak beberapa waktu lalu.

Penyebabnya diduga karena persoalan pekerjaan yang tak kunjung selesai dan memicu ketegangan di antara mereka.

"Memang ada masalah, tapi saya sesalkan dan tidak menyangka akan diselesaikan dengan cara seperti ini,” ucapnya menyesalkan.

Hingga saat ini, pihak kepolisian masih mendalami laporan tersebut. Kasat Reskrim Polrestabes Palembang, Kompol Andi Kurniawan, membenarkan adanya laporan pengeroyokan yang melibatkan pegawai Dinas PUPR Palembang.

“Laporan sudah diterima. Saat ini masih dalam proses penyelidikan. Kami akan memanggil para saksi, termasuk terlapor UA, untuk dimintai keterangan,” tegas Andi.

Sementara itu, suasana di lingkungan kantor Dinas PUPR Palembang pasca-insiden tersebut terpantau masih kondusif, meski ada beberapa pegawai yang tampak membicarakan kejadian tersebut. Beberapa di antara mereka menyayangkan aksi kekerasan itu terjadi di lingkungan kerja pemerintahan.

“Masalah pekerjaan seharusnya diselesaikan secara profesional, bukan dengan kekerasan,” kata salah satu pegawai yang enggan disebutkan namanya.