Gerindra Desak Pramono Kirim Siswa Hobi Tawuran ke Barak Militer: Pakai Anggaran Karang Taruna

Suara.com - Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta menyarankan Gubernur Pramono Anung untuk mengirim para pemuda yang terlibat tawuran ke barak militer. Hal ini dinilai perlu dilakukan untuk menertibkan para pemuda agar tak melakukan kegiatan negatif.

Usulan tersebut disampaikan Anggota Fraksi Gerindra, Ryan Kurnia Ar Rahman, dalam rapat paripurna pemandangan umum fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024.

"Kerja sama dengan barak militer untuk pembinaan anak muda perlu dipertimbangkan tentu pasca pelatihan perlu didukung anggaran agar mereka bisa melakukan kegiatan positif," kata Ryan dalam keterangannya, dikutip Selasa (17/6/2025).

Ryan menyebut program pembinaan di barak militer bukanlah hal baru. Kebijakan serupa pernah dijalankan oleh eks Bupati Purwakarta yang juga politisi Gerindra, Dedi Mulyadi. 

Meskipun menimbulkan pro dan kontra, pendekatan semi-militer itu dinilai efektif membentuk karakter generasi muda.

Ia menilai anggaran pembinaan kepemudaan selama ini terlalu kecil dan minim dampak. Hasilnya, banyak pemuda di Jakarta lebih memilih terlibat tawuran ketimbang kegiatan produktif.

"Anggaran pembinaan kepemudaan, karang taruna, menurut Fraksi Partai Gerindra terlalu kecil berdampak kepada pemuda DKI Jakarta lebih memilih sibuk tawuran hingga memakan korban jiwa dari pada berkegiatan positif karena kurangnya dukungan anggaran," ucapnya.

Usulan senada sebelumnya juga pernah dilontarkan oleh Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, M Taufik Zoelkifli. Ia mendorong Gubernur Pramono untuk meniru langkah Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi dalam menangani pelajar bermasalah.

"Saya sangat setuju sekali dan sangat mendukung sekali jika para pelajar nakal diberikan pelatihan yang sifatnya memang menyalurkan energi fisik mereka ke arah yang positif," kata Taufik beberapa waktu lalu.

Baca Juga: Ogah Pamer Ijazah Asli karena Bikin Negara Chaos, Rocky Gerung: Jokowi Makin Panik

Menurut dia, pelatihan semi-militer bisa menjadi sarana untuk menyalurkan energi berlebih para remaja yang kerap terlibat dalam aksi kekerasan.

"Nah salah satunya kalau misalnya ikut pelatihan militer mungkin bukan militer penuh ya, tapi semi militer. Kalau militer yang penuh ya tentu saja dia harus berkarir nanti ke ABRI dan seterusnya. Ya di Jakarta itu bagus ya," tutur Taufik.

PSI Wanti-wanti Pramono Tak Tiru Dedi Mulyadi

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), August Hamonangan berharap kebijakan mengirim siswa 'nakal' tak dilakukan di Jakarta. Kebijakan kirim anak 'bangor' ke barak militer merupakan program dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menuai polemik.

Menurutnya, jika kebijakan serupa diterapkan di Jakarta, itu justru akan menjadi langkah mundur.

“Saya berpikiran kalau diterapkan di Jakarta dengan membawakan si anak tadi ke barak militer, ini justru kemunduran kalau di DKI Jakarta. Karena apa, di Jakarta itu fasilitasnya sudah sangat amat memadai,” kata August.

Ia menilai pendekatan seperti itu tidak relevan diterapkan di Ibu Kota, karena Jakarta memiliki banyak ruang terbuka dan fasilitas publik yang bisa dimanfaatkan sebagai tempat berekspresi dan beraktivitas positif bagi anak-anak.

“Di sini saja misalnya, ruang terbuka yang namanya bisa bermain, bisa membuat nyaman sudah difasilitasi oleh Pemprov DKI. Jadi perbedaannya juga harus kita lihat di Jawa Barat dengan di Jakarta,” ucapnya.

August juga menyoroti kinerja Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) yang menurutnya cukup sigap menangani laporan-laporan dari masyarakat, meski belum menjadikan isu kenakalan anak sebagai prioritas.

“Selain fasilitas tadi juga namanya DPPAPP yang ada di Jakarta itu benar-benar kalau sepengetahuan saya bertindak kalau ada pengaduan kalau ada masalah,” ujarnya.

Karena itu, August mengajak semua pihak, termasuk Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, untuk lebih fokus dalam menangani persoalan kenakalan remaja di Jakarta secara komprehensif, bukan dengan pendekatan militeristik.

“Tapi kembali lagi kenakalan anak ini belum menjadi prioritas bagi mereka. Mari kita colek juga ini bukan hanya gubernur, bukan hanya Mas Pram, juga dinasnya,” pungkasnya.