REGIONAL:
Suara.com - Isu terkait usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka jadi topik hangat di media mainstream dan media sosial beberapa hari terakhir.
Semua berawal saat Forum Purnawirawan TNI bersurat kepada DPR-MPR. Forum ini mengajukan usulan pemakzulan Gibran sebagai wakil presiden.
Diskusi terkait usulan pemakzulan Gibran salah satunya diangkat oleh Karni Ilyas lewat program Indonesia Lawyers Club (ILC). Hadir beberapa narasumber yang diundang, termasuk pakar hukum tata negara Refly Harun dan Wakil Ketua Umum Projo Freddy Alex Damanik.
Dalam paparannya, Freddy menilai aspirasi Forum Purnawirawan TNI tidaklah penting. Ada beberapa argumentasi yang melatarbelakangi penilaiannya tersebut.
"Yang tanda tangan itu hanya empat jenderal itu, Bang Karni. Jadi, oke secara apa namanya negara demokrasi kita tadi aspirasi biasalah ya. Tapi yang mau saya katakan adalah kenapa saya katakan ini ya aspirasi biasa aja. Saya mengatakan bahkan ini aspirasi yang tidak penting," kata Freddy dikutip Selasa, 17 Juni 2025.
Bukan cuma itu, Freddy juga melihat aspirasi yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI tersebut juga cenderung provokatif. Menurut dia, aspirasi ini tak lepas dari kepentingan politik yang tak terwujud di Pilpres 2024.
"Bisa kita lihat latar belakang beliau-beliau ini ke belakang berada di mana ketika pilpres. Jadi saya melihat hanya individu-individu jadi terlalu elitis," ujar dia.
Baiknya menurut Freddy, aspirasi tersebut ditahan hingga Pilpres mendatang.
"Beliau-beliau ini orang-orang yang belum move on, gitu loh ya. Sabar. Kenapa? Masih ada 2029 kalau pengin mengambil ahli kekuasaan lagi," katanya.
Anggapan aspirasi Forum Purnawirawan TNI tak penting dibantah telak oleh Refly Harun ketika mendapat kesempatan berbicara di acara tersebut.
Menurut dia, isu usulan pemakzulan Gibran penting dan perlu diangkat ke publik. Refly sampai menyebut nama Karni Ilyas, host ILC sekaligus Wakil Direktur Utama TVOne.
"Saya (berbicara di sini) akan memberi manfaat bagi rakyat Indonesia karena saya tidak berasumsi Bang Karni mengangkat tema ini menjadi tema yang enggak penting," ujar Refly mengawali.
Bila tema tersebut dianggap tak penting, sama saja menyebut Karni Ilyas gagal sebagai wartawan senior.
"Berarti sebagai wartawan senior gagal dong Bang Karni mengangkat tema yang enggak penting," kata Refly Harun.
Refly kembali menegaskan bahwa tema seperti ini penting. Salah satu buktinya, stasiun tv yang lain juga mengangkat tema serupa.
"Apalagi saya lihat INews juga mengangkat soal pemakzulan ini, jadi lengkap. Jadi penting yang seperti ini, bukan tidak penting," kata Refly Harun.
Usulan Pemakzulan Gibran
Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI kembali mengusulkan Gibran Rakabuming Rakauntuk dimakzulkan sebagai Wakil Presiden RI.
Kali ini, Forum Purnawirawan itu mengajukan surat kepada DPR, DPD dan MPR RI agar mempertimbangkan usulan tersebut. Berdasarkan surat yang diterima oleh Suara.com, tertulis nomor surat 003/FPPTNI/V/2025.
Dalam surat dituliskan bahwa pihak Forum Purnawirawan ini menyerahkan pandangan hukum terhadap proses politik dan hukum yang mengantarkan Gibran menjadi Wapres.
"Dengan ini kami mengusulkan kepada MPR RI dan DPR RI untuk segera memproses pemakzulan (impeachment) terhadap Wakil Presiden berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku," tulis surat dikutip Suara.com, Selasa 3 Juni 2025.
Sekretariat Forum Purnawirawan Prajurit TNI, Bimo Satrio menyampaikan bahwa surat itu sudah disampaikan ke Sekretariat DPR, DPD, MPR RI pada Senin 2 Juni 2025 kemarin.
Ia mengaku kalau surat tersebut telah diterima oleh orang sekretatiat DPR, DPD, dan MPR RI.
"Kemarin sudah dikirim dari Senin, kita sudah kirim yang terima itu dari Setjen (Sekretariat Jenderal) DPR RI kantornya Setjen DPR RI kemudian MPR dan DPD RI suSenin pagidah sekaligus kita sudah data terimanya," kata Bimo kepada Suara.com.
Ia mengatakan, dalan surat yang dikirimkan tersebut pihaknya mencoba menyampaikan pandangan hukum soal pemakzulan Gibran.
Bimo pun mengatakan, Forum Purnawirawan Prajurit TNI juga siap dipanggil oleh DPR, DPD, MPR RI untuk menjelaskan surat tersebut.
"Iya, jadi kita memang dalam artian itu surat isinya sama seperti yang tembusannya yang diterima, jadi isinya memang kita berusaha untuk menerapkan dari segi hukumnya untuk pemakzulan Gibran itu dan kemudian kita siap dari Forum Purnawirawan jika memang DPR mau rapat dengar pendapat untuk menjelaskan kembali ataupun untuk lebih memperjelas dari surat yang kita kirimkan ke mereka," katanya.
Ia menegaskan, memang dari 8 poin sikap dalam surat itu salah satunya yang didorong adalah pemakzulan Gibran.
"Iya harapannya ke depan kita dalam hal ini, ya untuk menyokong yang untuk pemakzulan Gibrandulu. Jadi itu yang kita ajukan ke DPR dan MPR dulu poinnya itu yang kita lakukan memang nomor 8 dulu," katanya.
TERPOPULER