Infografis
Suara.com - Istana Kepresidenan memastikan angaran untuk melakukan rekrutmen 24 ribu calon tamtama pada Tahun 2025 sudah diperhitungkan, sehingga memang memungkinkan dilaksanakan.
Kepastian tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara yang juga Juru Bicara Presiden Prabowo Subianto, Prasetyo Hadi.
Prasetyo menanggapi sorotan terhadap rencana rekrutmen yang dilakukan di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
Ia sekaligus memberikan jawaban serupa atas rencana TNI AD menambah lima Komando Daerah Militer atau Kodam baru pada tahun ini.
"Pasti semua sudah diperhitungkan," kata Prasetyo di komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa 17 Juni 2025.
Prasetyo menegaskan bahwa kebijakan efisisensi anggaran bukan berarti mengurangi secara total belanja di APBN.
"Tapi makna dari efisiensi itu adalah direalokasi untuk kebutuhan-kebutuhan program-program yang jauh lebih prioritas, gitu loh kira-kira," kata Prasetyo.
Prasetyo kemudian mencontohkan efisiensi terhadap anggaran untuk perjalanan dinas luar negeri yang dialihkan untuk kegiatan, jauh lebih prioritas dan produktif.
"Contoh kan waktu itu kita efisienkan perjalanan ke luar negeri karena kita merasa perjalanan ke luar negeri bukan tidak penting tapi itu sesuatu yang menurut pendapat kita, pendapat pemerintah itu bisa dialihkan untuk kegiatan lain yang jauh lebih produktif. Maknanya begitu," tutur Prasetyo.
Baca Juga: TNI/Polri Akan Ajarkan Baris-Berbaris di Sekolah Rakyat, JPPI: Tidak Ada Korelasinya Buat Pendidikan
"Jadi kalau ada program ya pasti sudah dihitung, insyaAllah pasti bisa tercukupi dari APBN kita," ujarnya.
Prasetyo juga memastikan anggaran untuk perekrutan 24 ribu calon tamtama hingga pembangunan lima kodam baru tidak akan memengaruhi anggaran lain, termasuk anggaran operasional kodam yang lebih dulu ada.
"Nggak. pasti sudah dihitung. kan tidak mungkin dijalankan belum dihitung kan," kata Prasetyo.
Sebelumnya diberitakan, rekrutmen 24 ribu calon tamtama pada 2025 dilakukan untuk mengisi struktur baru Batalyon Teritorial Pembangunan.
Batalyon tersebut sedianya akan mengurusi sejumlah hal mulai dari ketahanan pangan hingga kesehatan.
Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen Wahyu Yudhayana telah menjelaskan bahwa Batalyon Teritorial Pembangunan akan tersebar di ratusan kabupaten/kota seluruh Indonesia.
Nantinya, setiap batalyon akan berdiri di atas lahan seluas 30 hektare.
Menurutnya, Batalyon Teritorial Pembangunan terdiri dari empat kompi, yakni pertanian yang akan mengurusi ketahanan pangan; peternakan yang akan mendukung ketersediaan protein hewani; medis untuk mengurusi kesehatan masyarakat; dan zeni untuk mengurusi pembangunan infrastruktur, utamanya di wilayah tertinggal dan rawan bencana.
Tambah Lima Kodam
TNI AD berencana menambah lima komando daerah militer (kodam) baru. Keberadaan kodam-kodam baru ini merupakan peningkatan status dari komando resor militer (korem).
Rencana tersebut seiring dengan program satu provinsi, satu kodam yang telah direncanakan sejak 2024 silam.
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen Wahyu Yudhayana di Mabes TNI AD, Rabu 5 Februari 2025.
"Memang ini kodam-kodam baru, tapi formasinya itu ditingkatkan statusnya dari korem yang sudah ada. Satu ada di Papua Selatan, ada di Sulawesi Tengah, Kalimantan Tengah, ada Riau dengan Kepri, ada Lampung dengan Bengkulu," ujar Brigjen Wahyu.
Pembentukan kodam baru tersebut, menurut Wahyu, tidak hanya sekedar untuk mengurus pertahanan saja.
Tetapi juga untuk mendukung program swasembada pangan yang saat ini sedang digencarkan pemerintah.
"Selain berkaitan dengan gelar kekuatan kita untuk sistem pertahanan keamanan, juga mendukung program pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan," ujarnya.
Ia juga memaparkan sejumlah program-program pemerintah lainnya bakal menjadi prioritas pada lima kodam baru tersebut.
"Masalah makan bergizi dan juga program-program yang lain dan akhirnya diprioritaskan, diprioritaskan lima kodam ini, lima Kodam ini, peningkatan status ini," katanya.
Selain itu, ia menjelaskan bakal ada restrukturisasi untuk keperluan penambahan Kodam baru.
Langkah tersebut dilakukan agar fungsi TNI AD lebih maksimal.
"Perlu ada suatu kondisi yang disebutkan restrukturisasi, sehingga nantinya TNI Angkatan Darat dalam mensupport mencapai program itu bisa lebih maksimal," ujar Wahyu.
Terkait target waktu, Wahyu mengemukakan TNI AD menargetkan akan rampung pada tahun 2025.
"InsyaAllah. Sekarang sedang berproses," tutur dia.
