1,3 Juta Rekening Gagal Terima Bansos, Kemensos Libatkan PPATK Telusuri Dana Mencurigakan

Suara.com - Kementerian Sosial (Kemensos) akan turut melibatkan lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri aliran dana pada 1,3 juta rekening penerima bansos yang alami gagal transfer. 

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyampaikan, 1,3 juta rekening itu milik para keluarga penerima manfaat (KPM) yang seharusnya menerima bansos Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau pun Program Keluarga Harapan (PKH).

Pelibatan PPATK itu bertujuan untuk memastikan tidak adanya aktivitas transaksi mencurigakan pada rekening-rekening yang gagal transfer tersebut. 

"Kalau memang diperlukan, kita akan koordinasi dengan PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Supaya kita bisa tahu lebih jauh apakah rekening-rekening ini memang valid untuk menerima bahan sosial atau mungkin ini ada hal-hal yang aneh yang perlu ditindaklanjuti," kata Gus Ipul kepada wartawan di Jakarta, Rabu 18 Juni 2025.

Gus Ipul memastikan bahwa pemilik 1,3 juta rekening itu masih masuk dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), sehingga masih berhak dapat bansos.

Rekening yang sama juga sebelumnya masih digunakan untuk penyaluran bansos pada triwulan pertama pada awal tahun 2025. 

"Gagal transfer ini baru pertama kali terjadi," ujar Gus Ipul. 

Untuk sementara, Kemensos menemukan beberapa penyebab dari gagal transfer bansos tersebut.

Pertama, rekening tidak aktif atau tidak ditemukan. Gus Ipul menyampaikan kalau pihaknya bersama Badan Pusat Statistik (BPS), selaku menyedia data penerkma bansos, masih akan menelusuti hal tersebut.

"Tentu kami dengan BPS nanti akan berkoordinasi dengan Himbara tentang rekening tidak aktif dan rekening tidak ditemukan supaya kita bisa mengetahui lebih jauh," tuturnya.

Dugaan penyebab kedua, ada perbedaan nama dan nomor rekening.

Masyarakat yang sampai saat ini belum menerima bansos bisa jadi akibat gangguan rekening tersebut atau pun memang sudah dicoret dari daftar penerima bansos berdasarkan DTSEN.

Akibat kendala tersebut, Gus Ipul meminta masyarakat yang merasa berhak mendapatkan bansos tapi belum menerimanya agar bisa melapor dengan melampirkan bukti.

Saluran laporan dapat lewat aplikasi Cek Bansos, pendamping PKH, dinas sosial, dan BPS daerah.

"Kita siapkan jalur formal dan partisipasi. Kita buka seluas mungkin bagi masyarakat yang ingin menyampaikan usul sanggah," ujarnya. 

Gus Ipul menambahkan, juga ada sejumlah KPM yang belum menerima bansos karena pindah penyaluran dari PT Pos ke Himbara. Para KPM ini membuka rekening secara kolektif.

"Jadi, kita juga perlu Waktu sedikit karena buka rekening kolektif memerlukan waktu," katanya.

Sebelumnya, bansos Program Keluarga Harapan (PKH) telah disalurkan kepada 80 persen atau 7.991.160 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Kemudian, bansos sembako atau BPNT telah disalurkan kepada 14 juta lebih KPM atau 78 persen. 

"Kita harapkan minggu ini tuntas, kecuali memang ada beberapa KPM yang gagal salur, yaitu sebanyak 1.323.459 KPM," katanya. 

Penyaluran Bansos Penebalan Tetap Sesuai Jadwal

Kendala penyaluran bansos triwulan kedua itu dipastikan tidak akan menghambat pemberian bansos penebalan.

Mulanya, bansos penebalan baru akan disalurkan setelah bansos reguler itu selesai diberikan kepada masyarakat. 

Akan tetapi, lantaran adanya kendala transfer gagal tersebut, Gus Ipul menekankan kalau pemberian bansos penebalan tetap sesuai jadwal, yakni paling lambat selesai akhir bulan ini.

Bansos penebalan itu akan diberikan kepada penerima bantuan sembako atau BPNT sebanyak 18,3 juta KPM. 

"Ini sudah siap ditransfer penebalan bansosnya. Kita tinggal tunggu koordinasi dengan Himbara," katanya.