Daftar Kebijakan Menteri yang Dianulir Prabowo Usai Bikin Gaduh Publik, Dari Bahlil hingga Tito

Suara.com - Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto di Kabinet Merah Putih diwarnai oleh intervensi langsung yang tegas, terutama ketika kebijakan para menterinya memicu polemik dan keresahan di masyarakat.

Dalam beberapa bulan pemerintahannya, tercatat setidaknya lima kali Presiden harus 'turun tangan' untuk membatalkan atau merevisi keputusan pembantunya. Langkah ini seolah mengirim pesan kuat: Prabowo adalah wasit tertinggi yang tidak akan ragu meniup peluit ketika kebijakan dianggap keluar jalur.

Dari isu perut rakyat hingga sengketa wilayah yang sensitif, intervensi Presiden Prabowo menjadi bukti gaya kepemimpinan yang populis dan responsif terhadap denyut nadi publik. Berikut adalah momen krusial saat Prabowo mengambil alih kemudi dan membatalkan kebijakan kontroversial para menterinya.

Menyelamatkan Kantong Rakyat: PPN dan Elpiji 3 Kg

Kabar kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% pada awal 2025 sontak membuat publik bergejolak. Di tengah tekanan ekonomi, rencana yang tertuang dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) ini dinilai akan mencekik daya beli.

Petisi online dan aksi penolakan di jalanan menjadi pemandangan umum. Merespons kegaduhan ini, Prabowo mengambil langkah taktis dengan mendatangi langsung kantor Menteri Keuangan Sri Mulyani. Hasilnya, sebuah keputusan yang melegakan.

"Sudah jelas, kenaikan PPN 12 persen ini hanya untuk barang mewah, bukan kebutuhan pokok rakyat. Titik," tegas Prabowo dalam konferensi pers dramatis pada malam tahun baru, Selasa (31/12/2024).

Kebijakan itu pun direvisi, hanya menyasar barang seperti jet pribadi, kapal pesiar, dan properti mewah, sementara kebutuhan esensial masyarakat aman dari kenaikan pajak.

Tak lama berselang, giliran kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang memicu kekacauan. Aturan yang melarang pengecer menjual elpiji 3 kg per 1 Februari 2025 dengan dalih agar subsidi tepat sasaran, justru berbuah malapetaka.

Kelangkaan terjadi di mana-mana, antrean mengular, bahkan memakan korban jiwa. Melihat situasi darurat ini, Prabowo dikabarkan menelepon Bahlil hingga dua kali sebelum memanggilnya ke Istana. Hasilnya, kebijakan itu dibatalkan seketika.

Di hadapan media, Bahlil mengakui kesalahannya.

"Ini murni kesalahan kami, tidak perlu saling menyalahkan. Saya yang bertanggung jawab penuh atas gaduh yang terjadi," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (4/2/2025).

Ia berjanji akan mencari formula distribusi yang lebih baik tanpa menyulitkan akses masyarakat kecil.

Dari Raja Ampat hingga Pulau Aceh

Kecintaan Prabowo pada lingkungan hidup diuji ketika laporan Greenpeace Indonesia mengungkap ancaman tambang nikel di jantung surga pariwisata Raja Ampat. Aktivitas tambang di pulau-pulau kecil yang dilindungi UU terbukti telah merusak ratusan hektar hutan dan mengancam ekosistem laut yang rapuh. Tagar #SaveRajaAmpat pun viral, menuntut tindakan tegas.

Presiden menjawab tuntutan itu. Dalam rapat terbatas, Prabowo memutuskan mencabut empat dari lima Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang beroperasi di kawasan UNESCO Geopark tersebut.

"Atas petunjuk Bapak Presiden, pemerintah memutuskan mencabut izin usaha pertambangan untuk empat perusahaan di Raja Ampat karena terbukti melanggar aturan lingkungan dan administrasi," jelas Mensesneg Prasetyo Hadi, Selasa (10/6/2025).

Terbaru, intervensi Presiden berhasil meredam potensi konflik horizontal antara Aceh dan Sumatera Utara. Sengketa empat pulau—Mangkir Kecil, Mangkir Besar, Panjang, dan Lipan—memanas setelah Kemendagri menetapkannya masuk wilayah Sumut.

Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, meradang. "Ini bukan soal negosiasi, ini hak kami! Pulau itu milik Aceh, dan wajib kami pertahankan sampai kapan pun!" serunya.

Di sisi lain, Gubernur Sumut Bobby Nasution bersikukuh, "Kami di daerah hanya menjalankan putusan pusat," kata dia.

Di tengah perjalanan lawatannya ke Rusia, Prabowo memimpin langsung rapat daring. Hasilnya tegas.

"Setelah menimbang semua dokumen sejarah dan data pendukung, Bapak Presiden memutuskan keempat pulau tersebut secara administratif masuk ke dalam wilayah Aceh," kata Prasetyo Hadi mengumumkan hasil final, Selasa (17/6/2025).

Mempercepat Nasib Abdi Negara

Bahkan nasib para calon abdi negara tak luput dari perhatian Prabowo. Ketika Menpan-RB Rini Widyantini mengumumkan penundaan pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024, protes dari para calon pegawai yang merasa dirugikan langsung menggema. Isu ini sampai ke telinga Presiden, yang kemudian mengeluarkan instruksi cepat.
Hasilnya, pengangkatan CASN dipercepat menjadi paling lambat Juni 2025, dan PPPK pada Oktober 2025, jauh lebih cepat dari jadwal semula.