"Semua pengeluaran harus dipublikasikan secara terbuka dan diaudit independen, agar potensi pemborosan dan korupsi bisa ditekan," katanya.
Kedua, Nasim menyarankan agar pengelolaan BUMN lebih banyak melibatkan profesional berkompetensi tinggi, bukan berdasarkan kedekatan politik.
"Meskipun mengemban misi sosial, BUMN harus tetap dikelola dengan prinsip bisnis yang sehat, seperti efisiensi, manajemen risiko, dan pengukuran kinerja," tegasnya.
Ia juga mendorong pemanfaatan teknologi digital, seperti pengadaan secara online dan sistem pelaporan real-time, guna mempercepat proses dan menekan pemborosan.
Terakhir, Nasim mengingatkan agar setiap proyek BUMN dievaluasi secara ketat berdasarkan manfaat ekonomi.
"Jika proyek tidak layak secara ekonomi, sebaiknya ditunda atau bahkan dibatalkan, daripada hanya jadi alat pencitraan politik," katanya.
Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa kerja perusahaan swasta lebih efisien dan modern ketimbang perusahaan BUMN.
Prabowo mencontohkan di bidang infrastruktur, sebab perusahaan swasta lebih efisien dan menghemat anggaran.
Ia kemudian menyinggung perusahaan BUMN yang kerap diberikan suntikan modal oleh pemerintah. Namun kerja perusahaan BUMN itu justru lambat dan boros, karena merasa akan diselamatkan lewat Penyertaan Modal Negara (PMN).
Baca Juga: Prabowo Manjakan 25 Wamen Ini dengan Rangkap Jabatan, Pengamat: Biar Kerja dan Tambah Rezeki
"Harus kita akui, sering kali BUMN-BUMN ini merasa kalau dia kerjanya lambat tidak apa-apa. Kalau nanti dia boros tidak apa-apa karena ada Menteri Keuangan yang akan PMN," ujar Prabowo.
Hal tersebut jauh berbeda dengan perusahaan swasta yang tidak mendapatkan PMN. Sebab, perusahaan swasta dengan kaliber internasional tidaklah mengenal PMN.
"PMN-PMN, apa ini PMN-PMN ini? Kalau kita tanya perusahaan-perusahaan besar internasional, dia ada nggak PMN?" tutur Prabowo.
Masih menurutnya, pemerintah membutuhkan mitra kerja yang efisien dan memiliki teknologi modern. Karenanya, ia ingin membuka ruang seluas-luasnya untuk perusahaan swasta.
Pemerintah pun harus memudahkan perusahaan swasta dari luar dan dalam negeri jika ingin berinvestasi di Indonesia.
"Jadi menyambut baik tadi apa itu, pusat-pusat atau kantor-kantor memfasilitasi semua proyek dibantu diamankan, dijaga, supaya tidak terganggu rencana besar pembangunan tersebut. Itu strategi kita, kita mengundang," ujar Prabowo.
