Harga Minyak Meroket Usai AS Serang Iran, DPR Ingatkan Pemerintah Soal Beban APBN

Suara.com - Harga minyak melonjak hingga mendekati US$80 per barel usai Amerika Serikat (AS) membantu Israel menyerang Iran.

Merespon hal itu, Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PKB, Bertu Merlas menilai bahwa pemerintah harus mengantisipasi dampak konflik Timur Tengah yang melibatkan Israel, Iran dan Amerika Serikat tersebut.

"Kenaikan harga minyak dunia sudah pasti akan menambah beban berat APBN kita, terutama untuk pos subsidi BBM. Kami berharap pemerintah segera melakukan langkah antisipasi agar dampak perang Timur Tengah tidak kian melambatkan pertumbuhan ekonomi yang memang sudah melambat akhir-akhir ini,” kata Bertu Merlas kepada wartawan, Senin 23 Juni 2025.

Ia menyampaikan bahwa tahun ini pemerintah menganggarkan subsidi BBM sebesar Rp26,7 triliun.

Apabila terjadi lonjakan harga minyak dunia, maka sudah bisa dipastikan jika anggaran subsidi BBM juga akan membengkak.

“Peperangan yang terjadi ini akan berdampak pada negara-negara lain termasuk di Indonesia. Kami berharap pemerintah Indonesia harus segera mengantisipasi dampak ekonomi yang akan menambah beban APBN,” katanya.

Bertu mengingatkan bahwa kenaikan harga minyak dunia juga akan berimbas pada industri dalam negeri. Harga bahan baku, biaya produksi, hingga distribusi bakal meningkat. Hal ini akan kian menekan tingkat daya beli masyarakat.

“Kita semua berada di situasi global yang tidak menentu. Pemerintah harus bergerak untuk mengantisipasi dampak lanjutan dari peperangan ini,” katanya.

Situasi pasar global yang mengalami ketidakpastian, hingga masih melemahnya nilai mata uang rupiah terhadap Amerika Serikat dikuatirkan akan berdampak pada rantai pasokan ke Indonesia.

Apalagi, jika Selat Hormuz ditutup oleh Iran. Selama ini, Selat Hormuz merupakan jalur perdagangan maritim yang menjadi pintu gerbang Teluk Persia.

“Teluk ini merupakan jalur utama raja-raja mintak dan gas dunia seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, Qatar, Irak dan Kuwait dalam perdagangan minyak. Jika ini ditutup pasti akan memicu gejolak ekonomi luar biasa,” katanya.

Lebih lanjut, Legislator dari Sumatera Selatan ini meminta Kementerian Keuangan untuk melakukan koordinasi lintas sektor untuk melakukan upaya serta langkah mitigasi yang diharapkan untuk mencegah semakin meluasnya dampak perang kepada perekonomian Indonesia.

“Pemerintah harus segera bergerak untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat yang dikuatirkan akan menerima dampak dari adanya perang tersebut. Kami minta masyarakat khususnya pelaku usaha kecil dan menengah diberikan pelatihan untuk berdaya dikala berada disituasi seperti ini,” pungkasnya.

Sebelumnya, ketegangan geopolitik yang memanas di kawasan Timur Tengah, khususnya antara Iran dan Israel, berpotensi memicu guncangan signifikan pada pasar energi global. Hal ini diungkapkan oleh Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet pada Senin, 23 Juni 2025.

Menurut Yusuf, ancaman terbesar dari konflik ini terhadap ekonomi Indonesia adalah potensi lonjakan harga minyak dunia. Mengingat Indonesia saat ini bukan lagi eksportir minyak bersih, setiap kenaikan harga minyak mentah secara langsung akan berdampak pada biaya impor negara dan memberikan tekanan pada neraca perdagangan.

"Ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah, khususnya antara Iran dan Israel, punya potensi memicu guncangan besar pada pasar energi global," ujarnya, dikutip pada Senin 23 Juni 2025 dari Antara.

Dampak lanjutan yang paling cepat terasa dari kenaikan harga minyak dan meningkatnya ketidakpastian global adalah pada nilai tukar (kurs) rupiah.

Yusuf menjelaskan bahwa dalam situasi seperti ini, investor cenderung menarik dana dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk dialihkan ke aset safe haven seperti dolar AS) atau emas.

Pola ini, yang telah berulang kali terlihat dalam krisis global sebelumnya, secara langsung memicu volatilitas pasar mata uang dan menyebabkan pelemahan kurs rupiah.

Pelemahan rupiah ini kemudian akan membawa implikasi fiskal yang serius, terutama terhadap beban subsidi pemerintah. Ketika harga minyak dunia naik dan rupiah melemah, harga keekonomian Bahan Bakar Minyak (BBM) otomatis akan melonjak.

Jika pemerintah mempertahankan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar, selisih antara harga pasar dan harga jual harus ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam bentuk tambahan subsidi energi.

"Artinya, ruang fiskal menjadi semakin sempit, dan ini bisa mengganggu prioritas anggaran lain seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, atau kesehatan," ucap Yusuf.

Situasi ini menimbulkan nuansa déjà vu terhadap dampak ekonomi yang terjadi di awal perang Rusia-Ukraina, di mana eskalasi konflik menyebabkan lonjakan tajam harga komoditas, ketidakpastian pasar keuangan, hingga tekanan berat terhadap subsidi energi nasional.

Yusuf menekankan, meskipun magnitudo konflik Iran-Israel saat ini belum sebesar invasi Rusia ke Ukraina, bukan berarti dampaknya bisa diremehkan.

"Justru karena sifat konflik ini berpotensi meluas di kawasan yang menjadi poros energi dunia, antisipasi harus tetap dilakukan secara serius."

Sebagai informasi, Anadolu Agency melaporkan bahwa harga minyak mentah telah melonjak 11 persen selama seminggu terakhir yang berakhir pada 19 Juni.

Kenaikan dipicu ketegangan geopolitik antara Israel dan Iran yang mencapai titik tertinggi baru, memicu kekhawatiran atas potensi gangguan pasokan dan perdagangan di Timur Tengah.

Harga spot minyak mentah Brent, patokan global, naik dari level penutupan $69,65 per barel pada 12 Juni (sehari sebelum Israel melancarkan serangan terhadap target-target Iran) menjadi $77,32 per barel pada 19 Juni.

Harga West Texas Intermediate (WTI) juga mengalami kenaikan 11 persen dalam periode yang sama. Meskipun ada kenaikan baru-baru ini, harga minyak Brent masih berada di bawah rata-rata tahun 2024 sebesar $80 per barel.