Meski Masuk Sekolah Rakyat, Gubernur Pramono Pastikan Kepemilikan KJP Siswa Tidak Dicabut

Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan bahwa siswa penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) tidak akan kehilangan haknya sekalipun mereka kelak bersekolah di Sekolah Rakyat.

Ia mempersilakan kepada penerima bantuan pendidikan mengikuti program pendidikan berkonsep asrama yang digagas Presiden Prabowo Subianto tersebut.

"KJP-nya nggak (dicabut). Jadi yang KJP itu berlaku selama dia tetap menjadi siswa. Sekolahnya di mana aja, ya tetap nanti KJP-nya diberikan," kata Pramono kepada wartawan di Kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (26/6/2025).

Pramono mengatakan bahwa bantuan KJP tidak semata-mata untuk mendukung biaya pendidikan siswa, tetapi juga menyasar kebutuhan dasar keluarga.

Menurutnya, keberadaan KJP turut memperkuat jaring pengaman sosial bagi kelompok rentan di ibu kota.

"Karena KJP itu manfaatnya bukan hanya kepada siswa, tetapi juga untuk keluarga yang tidak mampu. Karena mereka bisa membeli daging, membeli beras, makanan, dan sebagainya dari itu," tuturnya.

Pramono juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta siap berkolaborasi dalam pelaksanaan program Sekolah Rakyat.

Ia mengaku telah berkomunikasi dengan Kementerian Sosial dan tak mempermasalahkan soal penyediaan lahan di ibu kota.

"Kalau untuk Jakarta, nggak jadi masalah," ujarnya.

Baca Juga: Pramono Sindir Pengusaha Hiburan Malam yang Ngaku Ditekan Pemerintah: Kalau Untung Aja Diam

Sebelumnya diberitakan, siswa dari keluarga tidak mampu yang masuk ke Sekolah Rakyat tidak akan lagi mendapat bantuan KJP.

Alasannya, semua kebutuhan siswa yang akan bersekolah di Sekolah Rakyat telah terpenuhi.

Sebab, sistem pendidikan yang diberlakukan dengan metode boarding school atau berasrama.

Perbesar

Informasi tersebut disampaikan oleh Kepala Suku Dinas (Kasudin) Sosial Jakarta Bernard Tambunan saat berdialog langsung dengan para siswa dan orang tua Sekolah Rakyat di Margaguna, Jakarta.

Di hadapan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, Bernard mengaku kerap ditanya orang tua calon siswa Sekolah Rakyat mengenai status bantuan KJP yang selama ini mereka dapat apabila anaknya masuk sekolah tersebut.

"Beberapa menanyakan ke kami apakah KJP-nya tidak ada, otomatis Bapak-Ibu. Karena Bapak-Ibu semua sudah ditanggung di Sekolah Rakyat. Jadi, itu mungkin akan ditiadakan," kata Bernard dalam acara dialog bersama Kemensos di Pusdiklat Kesos Margaguna, Jakarta, Rabu (25/6/2026).

Bernard juga memastikan bahwa segala kebutuhan siswa Sekolah Rakyat, mulai dari seragam, buku, hingga tempat tinggal hingga makan sehari-hari telah disediakan.

Dengan demikian, orang tua tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk pendidikan yang ditempuh anaknya di Sekolah Rakyat.

"Sudah tidak ada lagi yang dipikirkan untuk keperluan pendidikan," ujar Bernard.

Sebagai informasi, Sekolah Rakyat ditujukan untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan karakter yang bermutu.

Dalam skemanya, tidak hanya siswa yang menjadi fokus, tetapi juga orang tua mereka.

Program ini akan mencakup pelatihan pemberdayaan dan perbaikan rumah tidak layak huni bagi keluarga penerima.

Proses seleksi siswa Sekolah Rakyat tidak melalui tes akademik, melainkan lewat verifikasi administratif dan pemeriksaan kesehatan.

Meski tanpa ujian masuk, nantinya akan ada penelusuran minat dan bakat siswa selama proses pembelajaran berlangsung.

Rekrutmen siswa dilakukan melibatkan berbagai instansi seperti pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), dinas sosial, dinas pendidikan, hingga Badan Pusat Statistik (BPS).

Hanya anak-anak dari keluarga yang masuk dalam Desil 1 dan 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang berhak masuk.

Program Sekolah Rakyat tahap pertama akan dimulai pada tahun ajaran baru mendatang.

Sebanyak 100 sekolah disiapkan untuk menampung 9.755 siswa. Seluruh peserta dijadwalkan mulai menjalani masa orientasi dan tinggal di asrama pada 14 Juli 2025.