Suara.com - Anggota Komisi II DPR fraksi Golkar, Ahmad Irawan, mengatakan bahwa pihaknya masih akan mempelajari adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2024 tentang pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu lokal dipisah.
Pasalnya, ia mengganggap putusan MK tersebut sudah jauh melampaui ranah legislatif.
"Putusan MK tersebut masih kami pelajari Mas. Secara highlight saya baca putusan tersebut, MK jauh memasuki ranah legislatif," kata Irawan kepada wartawan, Jumat (27/6/2025).
Menurutnya, Komisi II DPR masih akan mempelajari putusan MK apakah akan ditindaklanjuti dengan revisi UU atau opsi lain.
Terlebih juga dirinya bicara membuka peluang untuk mendorong Amendemen UUD 1945 untuk memperbaiki sistem pemilu dan pemerintahan.
"Sehingga masih perlu kami pelajari apakah tindaklanjut dari putusan MK tersebut cukup dengan dilakukan revisi undang-undang atau lebih jauh dari itu harus dilaksanakan amandemen terhadap UUD 1945," ujarnya.
Ia menegaskan, sistem pemilu dan sistem pemerintahan tak bisa dibangun dengan model tambal sulam karena semua saling terkait satu sama lain.
Untuk itu, kata dia, diperlukan adanya amendemen.
"Jalan untuk melakukan penataan secara komprehensif dan konstitusional. Berbeda dengan yang dilakukan oleh MK selama ini yang sifatnya kasuistik dan parsial. Apalagi pendapat MK sendiri juga sering berubah ubah," pungkasnya.
Baca Juga: Feri Amsari Bongkar Praktik Culas MK: Dari Sekian Banyak Anak Muda, Cuma Gibran Dapat Karpet Merah
Putusan MK
Sebelumnya Mahkamah Konstitusi (MK) resmi memutuskan bahwa penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah kini harus dilakukan secara terpisah.
Dengan jeda waktu minimal dua tahun dan maksimal dua tahun enam bulan.
Putusan ini dibacakan langsung oleh Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pleno di Gedung MK, Jakarta, pada Kamis, 26 Juni 2025.
Putusan ini merupakan respons atas permohonan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang diajukan oleh Ketua Pengurus Yayasan Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati dan Bendahara Irmalidarti.
MK menyatakan bahwa sejumlah pasal dalam Undang-Undang Pemilu dan Pilkada bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jika tidak dimaknai secara berbeda ke depan.
Selama ini, pelaksanaan pemilu nasional dan daerah kerap dilakukan serentak dalam satu tahun yang sama.
Namun, berdasarkan pertimbangan MK, praktik ini menyulitkan proses demokrasi dan menghambat efektivitas pemerintahan.
