Infografis
Suara.com - Untuk pertama kalinya dalam sejarah, lebih dari 60 kepala negara dan pemerintahan berkumpul membahas satu isu yang selama ini kerap dilupakan: laut.
KTT Kelautan PBB diadakan di Nice, Prancis Selatan, pada pertengahan Juni 2025, dan dinilai sebagai tonggak penting dalam perjuangan melindungi samudra dunia dari kerusakan permanen.
Presiden Prancis Emmanuel Macron menyebut forum ini sebagai “momen yang menentukan” bagi masa depan laut.
“Belum pernah sebelumnya pemimpin dunia berkumpul sebanyak ini untuk membicarakan laut,” ujarnya dalam sambutan pembuka, melansir Guardian, Sabtu (28/6/2025).
Langkah Besar: Perjanjian Laut Lepas Segera Berlaku
Salah satu hasil utama dari KTT ini adalah semakin dekatnya implementasi Perjanjian Laut Lepas, sebuah kerangka hukum global yang akan memungkinkan pembentukan kawasan konservasi di wilayah laut internasional.
Perjanjian yang telah dinegosiasikan selama lebih dari dua dekade ini ditargetkan mulai berlaku pada 1 Januari 2026.
Jika berhasil, ini menjadi alat hukum pertama untuk membantu mencapai target ambisius: melindungi 30% wilayah laut dunia pada 2030 (target 30x30).
Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres, menyebut laju kemajuan ini sebagai "rekor" dan menambahkan bahwa momentum perlindungan laut kini lebih kuat dibanding sebelumnya.
Baca Juga: Menuju Dunia Kerja yang Lebih Hijau: 10 Keterampilan untuk Masa Depan Berkelanjutan
Sorotan: Tekanan Terhadap Penangkapan Ikan Merusak
Praktik penangkapan ikan destruktif seperti bottom trawling (penyeretan jaring besar ke dasar laut) menjadi salah satu isu paling kontroversial dalam konferensi. Negara-negara Pasifik telah lebih dulu melarang praktik ini di wilayah mereka, dan kini menyerukan agar negara-negara lain mengikuti jejak tersebut.
Namun Prancis, tuan rumah KTT, mendapat kritik karena belum melarang secara penuh praktik ini di kawasan lindungnya. Alexandra Cousteau, cucu tokoh konservasi laut Jacques Cousteau, menyebut janji Prancis hanya berupa "kata-kata kosong".
“Ini saatnya Prancis memimpin, tapi mereka justru melewatkan kesempatan itu,” ujar Alexandra, yang kini menjadi penasihat organisasi kelautan internasional Oceana.
Upaya Nyata dan Dukungan Simbolis
Meski ada kritik, KTT ini tetap menghadirkan sejumlah kabar baik:
Empat negara bergabung menyerukan moratorium tambang laut dalam, sehingga total menjadi 37 negara.
Lebih dari 90 menteri menyatakan dukungan terhadap kesepakatan plastik global yang kuat, yang akan kembali dibahas pada Agustus mendatang.
Polinesia Prancis mengumumkan kawasan lindung laut seluas 5 juta kilometer persegi, menjadikannya yang terbesar di dunia dan membatasi aktivitas seperti bottom trawling dan tambang laut dalam.
Masih Kurang dari 3% Laut Dunia yang Terlindungi Ketat
Meskipun banyak langkah positif, tantangan ke depan tetap besar. Studi dari National Geographic Pristine Seas mengungkap bahwa agar target 30x30 tercapai, dunia perlu menetapkan 85 kawasan lindung laut baru setiap hari. Hingga saat ini, baru sekitar 3% laut dunia yang mendapatkan perlindungan maksimal.
John Hocevar dari Greenpeace USA menyebut KTT ini sebagai harapan baru. “Saya tidak suka menyebutnya terlalu cepat, tapi ini lebih baik dari yang saya bayangkan. Laut kini sedang mengalami ‘momentumnya’,” katanya.
Laut mencakup lebih dari 70% permukaan bumi dan menopang kehidupan—mulai dari regulasi iklim hingga sumber pangan miliaran manusia. Namun, eksploitasi berlebihan, polusi plastik, dan perubahan iklim telah menyebabkan degradasi signifikan.
KTT ini bukan hanya soal politik internasional, tetapi juga sinyal bahwa dunia mulai menyadari: melindungi laut berarti menjaga masa depan manusia.
