Infografis
Suara.com - Indonesia punya modal besar untuk mempercepat transisi energi. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, pengembangan sistem energi terbarukan berbasis pulau dinilai strategis untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan memperkuat ketahanan energi.
Institute for Essential Services Reform (IESR) melihat bahwa setiap pulau di Indonesia dapat menjadi unit mandiri dalam penyediaan energi.
Terutama karena Indonesia memiliki iklim tropis dan pasokan energi terbarukan yang merata, seperti energi surya.
IESR menyebut pendekatan ini bukan hanya soal lokasi. Tapi juga soal efisiensi dan kemandirian.
![Perakitan dan pemasangan SuperSun di desa 3T, dusun Lamiko-miko, Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Listrik bersih ini diharap bakal mendorong perekonomian rakyat [SuaraSulsel.id/PLN ULP3 Palopo]](https://media.suara.com/pictures/original/2024/10/29/89574-listrik-tenaga-surya.jpg)
Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa, mengatakan bahwa kajian yang dilakukan lembaganya menemukan pentingnya fleksibilitas sistem kelistrikan di Sulawesi untuk mengintegrasikan sumber energi terbarukan yang variabel. “Fleksibilitas menjadi kunci, terutama seiring dengan berkembangnya industri di sana,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemanfaatan energi terbarukan secara penuh di Pulau Sumbawa dapat menjadi contoh bagi negara kepulauan lain dalam mencapai kemandirian energi dan berkontribusi pada tujuan iklim global.
“Selain itu, di Pulau Timor, pengembangan energi surya, angin, dan biomassa bisa menggantikan pembangkit energi fosil, termasuk yang masih direncanakan dalam RUPTL terbaru, dengan harga listrik yang lebih kompetitif,” kata Fabby.
Peluncuran kajian ini berlangsung pada Senin (30/5/2025) di Jakarta. Kajian tersebut bertajuk "Pulau Berbasis 100 Persen Energi Terbarukan dan Fleksibilitas pada Sistem Tenaga Listrik."
Menurut IESR, biaya pengembangan sistem energi lokal jauh lebih murah dibanding membangun kabel transmisi bawah laut. Biayanya bisa tiga hingga lima kali lipat lebih mahal, yakni mencapai USD 2–3 juta per kilometer.
Baca Juga: Punya Banyak Potensi, Kenapa Energi Terbarukan di Indonesia Sulit Melesat?
Selain itu, pendekatan berbasis pulau juga mengurangi risiko logistik dan krisis energi akibat pengiriman BBM ke daerah-daerah terpencil.
Lantas, pulau mana saja yang dianggap siap?
Tiga Pulau Potensial: Timor, Sumbawa, Sulawesi
Dalam studi tersebut, IESR menyoroti Pulau Timor, Sumbawa, dan Sulawesi sebagai wilayah dengan potensi kuat untuk memenuhi kebutuhan listriknya dari energi terbarukan hingga 100 persen.
Khusus Pulau Sumbawa, potensinya mencapai 10,21 GW, dengan mayoritas dari energi surya. Sementara Pulau Timor bahkan mencapai 30,81 GW, didominasi energi surya sebesar 20,72 GW.
IESR memperkirakan kebutuhan investasi untuk Pulau Sumbawa dan Pulau Timor mencapai USD 5,21 miliar atau sekitar Rp85 triliun hingga 2050.
Menurut Alvin P Sisdwinugraha, Analis Ketenagalistrikan dan Energi Terbarukan IESR, keberhasilan program ini juga bergantung pada ambisi pemerintah daerah. NTB menargetkan net zero emission (NZE) pada 2050. Sementara NTT menargetkan bauran energi terbarukan sebesar 47 persen pada 2034.
Untuk Sumbawa, strategi jangka pendek (2025–2035) adalah mengganti proyek-proyek berbasis fosil yang masih dalam tahap perencanaan dengan pembangkit energi terbarukan. Strategi jangka panjangnya (2036–2050) fokus pada pengurangan PLTU secara bertahap dan mengadopsi bahan bakar bersih seperti hidrogen dan amonia hijau.
Adapun strategi untuk Pulau Timor, fokus jangka pendeknya mirip: mengganti PLTU dan PLTG yang masih direncanakan dengan PLTS dan energi bersih lainnya. Sementara strategi jangka panjangnya adalah pensiun total pembangkit berbasis fosil pada 2050.
Sistem kelistrikan Timor pada 2050 diproyeksikan akan didominasi oleh PLTS (82%), mini hidro (9%), angin (6%), dan biomassa (3%).
Sulawesi juga menjadi perhatian utama IESR. Menurut Abraham Halim, Analis Sistem Ketenagalistrikan IESR, Sulawesi punya potensi proyek energi terbarukan sekitar 63 GW, terutama dari surya dan angin.
IESR memperkirakan bahwa proporsi energi terbarukan variabel (VRE) seperti surya dan angin di Sulawesi akan naik dari 2,4 persen pada 2024 menjadi 29 persen pada 2060.
Namun, kuncinya adalah fleksibilitas. Dalam jangka pendek (2030–2040), fleksibilitas bisa berasal dari pembangkit hidro, fosil, atau energi baru lainnya. Dalam jangka panjang, baterai, interkoneksi antarpulau, dan manajemen musiman akan menjadi tumpuan.
IESR menyarankan agar pemerintah mengintegrasikan analisis fleksibilitas dalam perencanaan energi jangka panjang. Termasuk memaksimalkan kombinasi VRE dan teknologi penyimpanan untuk menekan biaya sistem secara keseluruhan.
Rekomendasi dan Tantangan
Studi ini menggarisbawahi beberapa langkah penting. Mulai dari percepatan pensiun dini PLTU, penguatan infrastruktur energi, hingga reformasi proses pengadaan energi terbarukan.
“Transformasi ini memerlukan koordinasi di antara berbagai pemangku kepentingan. Instansi pemerintah harus menyelaraskan kebijakan lintas sektor, penyedia energi perlu berkolaborasi dalam perencanaan regional dan berbagi sumber daya, sementara partisipasi sektor swasta harus didorong melalui kerangka investasi yang jelas dan stabil,” ujar Alvin.
Transisi energi bukan hanya soal teknologi, tapi juga kemauan politik, kolaborasi, dan kepastian regulasi.
Dan Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan kekayaan energi surya dan angin, punya peluang besar untuk menjadi contoh sukses global. Tapi hanya jika semua pihak bergerak bersama, dari pemerintah pusat hingga daerah, dari swasta hingga masyarakat.
