"Saya kira ini pertama kali presiden akan memberikan penugasan untuk menangani masalah Papua. Bahkan kantor wakil presiden juga akan ada di Papua, supaya wakil presiden itu bekerja dari Papua sembari menangani masalah Papua," katanya pada Rabu (2/7/2025).
Yusril menegaskan, fokus pemerintah tidak akan lagi semata-mata pada infrastruktur fisik. Pemenuhan hak asasi manusia (HAM) disebut akan menjadi pilar utama.
Ia menyoroti pentingnya pelibatan aparat keamanan yang harus beroperasi dengan kalkulasi HAM.
Menurutnya, partisipasi publik, terutama Orang Asli Papua (OAP), menjadi krusial untuk menentukan arah pembangunan yang adil dan menghormati hak-hak kultural serta sipil mereka.
Rencana ini, klaim Yusril, adalah wujud komitmen pemerintah mendengar aspirasi rakyat Papua.
Jejak Masa Lalu dan Seruan Dialog
Gagasan menempatkan wakil presiden sebagai ujung tombak penyelesaian masalah Papua bukanlah hal baru.
Pada periode sebelumnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin telah memimpin Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP).
Untuk menunjukkan keseriusan, Ma'ruf Amin bahkan sempat berkantor selama lima hari di Papua pada Oktober 2023, melakukan serangkaian dialog dengan berbagai tokoh.
"Tolong dengar aspirasi mereka, dengar apa maunya mereka. Catat dan laporkan segera supaya kita dapat mencari solusi terbaik untuk Papua. Kalau ada usulan, saran, kita catat dan dengarkan," kata Ma'ruf Amin kala itu.
Namun, pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa kehadiran pejabat tinggi belum tentu menjamin penyelesaian akar masalah.
Kalangan akademisi yang mendalami isu Papua secara konsisten menyuarakan satu hal: kunci utama adalah dialog yang tulus.
"Ketika di forum, ada, misalnya, permintaan masyarakat untuk tidak memperbanyak pos-pos tentara di Papua. Jadi, tentara dengar sendiri bagaimana masyarakat merasa tidak nyaman dengan kehadiran tentara dan sebagainya. Itu mereka dengar sendiri," ucap salah seorang peneliti.
"Jadi itu, menurut saya, yang harus dibangun. Ini yang selalu saya ulang."
TERPOPULER
