Prabowo Perintahkan Gibran Kerja dari Papua, TPNPB-OPM: Dia Bisa Apa?

Suara.com - Organisasi Papua Merdeka atau OPM, merespons negatif rencana Presiden RI Prabowo Subianto menugaskan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk ngantor dan bekerja menyelesaikan masalah Papua.

Sebby Sembom, Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua barat atau TPNPB–sayap militer OPM–bahkan mempertanyakan kualifikasi Gibran sehingga disuruh menuntaskan persoalan Papua.

Bagi TPNPB-OPM, kata Sebby, semua upaya pemerintah RI akan sia-sia bila tidak ada negosiasi politik langsung dengan pihaknya.

"Dia (Gibran) bisa apa? Apa kualifikasinya untuk selesaikan masalah di Papua? Tidak mungkin berhasil," tegas Sebby kepada Suara.com, Selasa (8/7/2025).

Sejak dulu, kata dia, pemerintah RI yang berpusat di Jakarta seolah-olah mengetahui akar persoalan rakyat Papua.

Tapi kenyataannya, sambung Sebby, Pemerintah RI terus-menerus mengeksploitasi sumber daya alam serta menindas masyarakat Papua secara militer.

"Jadi, semua rencana RI akan percuma. Dengan terus melakukan operasi militer, pemerintah RI sendiri yang mempercepat Papua untuk merdeka," kata Sebby.

Perintah Prabowo

Sosok Wapres Gibran tak pernah lepas dari sorotan tajam sejak awal kemunculannya di panggung politik nasional.

Berbeda dari wakil presiden sebelumnya yang cenderung berada di balik layar, Gibran justru kerap menjadi pusat perhatian, tak jarang dalam konteks negatif.

Puncaknya, desakan agar DPR memakzulkannya dari kursi wapres kini mulai disuarakan oleh berbagai kalangan, termasuk forum purnawirawan TNI.

Di tengah riuhnya isu pemakzulan inilah, sebuah rencana besar dan tak terduga tengah dimatangkan di lingkaran Istana Kepresidenan.

Presiden Prabowo Subianto disebut sedang mempersiapkan penugasan khusus bagi Gibran untuk terjun langsung mengatasi salah satu pekerjaan rumah paling pelik bangsa ini: permasalahan di Tanah Papua.

Rencana ini bukan sekadar penugasan biasa. Gibran digadang-gadang akan dibuatkan kantor di Papua, memaksanya untuk bekerja jauh dari pusat kekuasaan di Jakarta.

Secara resmi, narasi yang dibangun pemerintah adalah penugasan ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan sekaligus meredam konflik menahun di Bumi Cenderawasih.

Informasi mengenai rencana strategis ini pertama kali diungkap secara resmi oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra.

Dalam sebuah acara pada Rabu (2/7/2025), Yusril membeberkan bahwa langkah ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo dan menjadi sebuah pendekatan yang belum pernah dilakukan sebelumnya.

"Saya kira ini pertama kali presiden akan memberikan penugasan untuk menangani masalah Papua. Bahkan kantor wakil presiden juga akan ada di Papua, supaya wakil presiden itu bekerja dari Papua sembari menangani masalah Papua," kata Yusril.

Pernyataan ini mengonfirmasi bahwa rencana tersebut lebih dari sekadar wacana. Dengan adanya kantor permanen, Gibran diharapkan dapat merasakan dan memahami denyut nadi permasalahan secara langsung, tidak lagi hanya dari laporan yang sampai ke meja kerjanya di Jakarta.