Suara.com - Sebuah rencana besar yang menempatkan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka di garda terdepan penanganan masalah Papua mulai terungkap. Tak hanya sekadar wacana, Gibran disebut akan menerima penugasan khusus langsung dari Presiden Prabowo Subianto, dengan tugas yang jauh lebih kompleks dari sekadar mengurus pembangunan fisik.
Bocoran mengenai tugas spesifik ini datang dari Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumhamimpas), Yusril Ihza Mahendra. Menurut Yusril, diskusi serius mengenai penugasan ini telah berlangsung dan akan menjadi yang pertama kalinya seorang presiden memberikan mandat sepenting ini kepada wakilnya terkait Papua.
"Keseriusan pemerintah dalam menangani Papua, dalam beberapa hari terakhir ini sedang diskusi untuk memberikan penugasan khusus dari presiden ke wakil presiden untuk percepatan pembangunan Papua," kata Yusril dalam Peluncuran Laporan Tahunan Komnas HAM 2024.
Lantas, apa saja tugas khusus yang akan diemban Gibran? Yusril membeberkan bahwa fokusnya tidak akan lagi semata-mata pada infrastruktur. Gibran secara spesifik akan ditugaskan untuk menangani permasalahan Hak Asasi Manusia (HAM) yang selama ini menjadi isu pelik dan sensitif di Bumi Cenderawasih.
Tugas berat ini rencananya akan dituangkan secara resmi dalam bentuk Keputusan Presiden (Kepres). Untuk memastikan penanganannya berjalan efektif, Yusril bahkan mengisyaratkan kemungkinan Gibran akan berkantor langsung di Papua.
"Bahkan mungkin ada juga kantornya wakil presiden untuk bekerja dari Papua menangani masalah ini," ujarnya.
Langkah ini, menurut Yusril, adalah bukti nyata dari keseriusan pemerintahan Prabowo-Gibran untuk menangani isu Papua secara komprehensif, tidak hanya dari sisi pembangunan fisik, tetapi juga dari akar masalah sosial dan hak asasi manusia.