Suara.com - Kuasa hukum mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong, Ari Yusuf Amir, mempertanyakan sikap majelis hakim yang menangani perkara dugaan korupsi dalam importasi gula kristal mentah yang menjerat kliennya.
Ari menyampaikan keberatan dengan nada tinggi dalam sidang pembacaan pleidoi atau nota pembelaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (9/7/2025).
Ia menyoroti keputusan hakim yang beberapa kali mengabulkan permintaan jaksa penuntut umum (JPU), yang dinilainya merugikan Tom Lembong.
"Bagaimana dengan majelis hakim sebagai benteng terakhir bagi pencari keadilan, apakah hanya akan berdiri di barisan yang sama dengan jaksa, mengabaikan semua fakta persidangan?” kata Ari.
Ari bahkan mempertanyakan apakah persidangan ini masih relevan untuk dilanjutkan jika majelis hakim dinilai tidak independen.
"Masihkah persidangan ini dijalankan untuk mencari kebenaran atau hanya untuk mengesahkan tuntutan? Kalau seperti itu situasinya, lalu buat apa fungsi peradilan? Lebih baik kita bubarkan saja lembaga peradilan ini, dan kalau orang yang berseberangan dengan rezim yang berkuasa, langsung hukum saja, tidak perlu proses peradilan lagi,” tuturnya.
“Apakah itu yang kita kehendaki? Kita menghancurkan peradaban kita, mengkhianati cita-cita para pendiri negara ini, yaitu negara hukum yang berkeadilan,” katanya.
Tuntutan 7 Tahun Penjara
Sebelumnya diberitakan, JPU Kejagung meminta majelis hakim untuk memberikan hukuman pidana 7 tahun penjara kepada Tom Lembong.
"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Thomas Trikasih Lembong oleh karena itu penjara selama 7 tahun," kata jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (4/7/2025).
Usai jaksa membacakan amar tersebut, pengunjung sidang yang dipenuhi pendukung Tom Lembong berteriak kecewa.
Selain itu, Tom Lembong juga dituntut untuk membayar pidana denda sebesar Rp750 juta dengan ketentuan bila tidak dibayar, maka diganti 6 bulan kurungan.
Sekadar informasi, Tom Lembong didakwa merugikan keuangan negara sekira Rp 515,4 miliar dalam kasus dugaan korupsi impor gula pada 2015-2016.
Jaksa menjelaskan angka tersebut merupakan bagian dari total kerugian keuangan negara akibat perkara ini yang mencapai sekira Rp578,1 miliar berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan Tahun 2015-2016 Nomor PE.03/R/S-51/D5/01/2025 tanggal 20 Januari 2025 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia (BPKP RI).
Diketahui, jaksa mengungkapkan bahwa Tom Lembong mengizinkan sejumlah perusahaan swasta untuk melakukan impor gula kristal mentah (GKM).
TERPOPULER
