Infografis
Suara.com - Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengklaim bahwa pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui musyawarah desa khusus atau musdesus dilaksanakan dengan pengawasan masyarakat.
Menurutnya hal itu dibuktikan dengan ditemukannya beberapa kasus yang mengharuskan proses musyawarah desa khusus yang diulang, demi aspek transparansi dan pembentukan Kopdes/ Kelurahan Merah Putih sesuai dengan tujuannya.
Hal itu disampaikan Budi dihadapan anggota DPR RI saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu (9/7/2025).
"Dengan ditemukannya masalah itu artinya ada kontrol dari masyarakat yang berjalan sejak proses musdesus. Tetapi jangan terus digeneralisir, selama program ini dikerjakan dengan serius saya yakin bisa berhasil," kata Budi Arie.
Budi mengungkap bahwa hingga 9 Juli 2025, setidaknya 80.560 koperasi desa dan kelurahan telah terbentuk.
Sebanyak 77.000 di antaranya telah berbadan hukum. Selanjutnya pada 19 Juli 2025, Presiden Prabowo akan meluncurkan 104 lebih koperasi desa/kelurahan percontohan dari 38 provinsi yang digelar secara hibrid di Klaten, Jawa Tengah.
Budi menyebut untuk menyukseskan Koperasi Merah Putih membutuhkan dukungan dari seluruh pihak, termasuk dari DPR RI, khususnya terlibat dalam pengawasan untuk memastikan keberlanjutan operasional bisnisnya.
Budi meyakini Koperasi Merah Putih bisa meningkatkan perekonomian masyarakat, utamanya yang berada di desa.
"Program Kopdes/Kel Merah Putih ini adalah program perubahan, mengubah masyarakat agraris menjadi entrepreneurship yang tinggi jadi jangan menunggu rakyat siap. Oleh karena itu kita perlu dukungan dan kerja sama dari Komisi VI DPR RI," ujarnya.
Baca Juga: Pembentukan Koperasi Merah Putih Dikebut, Bank BUMN Bisa Bernasib Sama dengan BUMN Karya Era Jokowi!
Sebelumnya terpisah, sebanyak 435 Koperasi Merah Putih yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat telah resmi berbadan hukum dan siap beroperasi.
Hal ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Terbatas Persiapan Launching Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang digelar secara virtual dan dipimpin Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan.
Di bawah kepemimpinan Bupati Bogor Rudy Susmanto, Kabupaten Bogor menjadi salah satu daerah percontohan nasional.
Salah satunya adalah Koperasi Merah Putih di Desa Hambalang, Kecamatan Citeureup, yang kini tengah dipersiapkan menjadi salah satu dari empat koperasi yang akan diluncurkan secara nasional pada 19 Juli 2025.
Untuk memastikan kesiapan di lapangan, Bupati Bogor menugaskan Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor melakukan peninjauan ke lokasi yang akan dikunjungi Presiden RI Prabowo Subianto.
Peninjauan ini bertujuan mematangkan persiapan menjelang launching Koperasi Merah Putih di Desa Hambalang.
Program Koperasi Merah Putih di Kabupaten Bogor bertujuan membangun ekosistem koperasi yang sehat, profesional, dan berbasis digital.
Koperasi ini bergerak di berbagai sektor seperti pertanian, perdagangan, perikanan, jasa, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Dukungan pemerintah daerah diwujudkan melalui berbagai kebijakan strategis, antara lain pelatihan manajemen koperasi, fasilitasi legalitas usaha, akses pembiayaan, serta integrasi koperasi dalam program pembangunan daerah.
Bupati Rudy Susmanto mengatakan bahwa koperasi Merah Putih menjadi peluang besar bagi pemerintah desa untuk menggerakkan perekonomian lokal.
“Kita ingin bersama-sama memberikan kesempatan kepada pemerintah desa agar mampu menjadi penggerak perekonomian bangsa Indonesia, dimulai dari desa masing-masing,” ujarnya.
