REGIONAL:
Suara.com - Penetapan pengusaha Riza Chalid sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus korupsi pengadaan BTS 4G menjadi sorotan tajam.
Mantan Menteri ESDM, Sudirman Said, menyebut langkah ini sebagai ujian nyali sesungguhnya bagi penegakan hukum di Indonesia, menantang apakah negara memiliki kemauan politik untuk menuntaskan kasus yang melibatkan 'orang kuat' ini hingga ke akar-akarnya.
Berbicara dalam podcast "Hersubeno Point," yang ditayangkan di YouTube, Sudirman Said mengurai kasus ini sebagai pertarungan antara harapan akan keadilan dan realita pahit jaringan kekuasaan yang kerap sulit ditembus.
Pernyataannya menjadi relevan mengingat ia adalah salah satu tokoh yang pernah berhadapan langsung dengan manuver bisnis yang terkait dengan nama Riza Chalid di masa lalu.
Harapan di Ujung Penantian Panjang
Status tersangka yang kini disandang Riza Chalid memang memantik kembali optimisme publik yang telah lama menanti kejelasan hukum. Sudirman Said mengakui bahwa perkembangan ini adalah sinyal positif, namun ia mengingatkan agar tidak terlalu dini berpuas diri.
"Saya memiliki harapan bahwa jika penegakan hukum terus beroperasi seperti ini, ada peluang untuk keadilan," ungkap Sudirman Said.
Namun, ia segera memberikan catatan kritis yang menggarisbawahi pentingnya proses hukum yang utuh dan tidak berhenti di tengah jalan. Menurutnya, penetapan tersangka hanyalah gerbang awal dari sebuah perjuangan panjang.
"Meskipun kita perlu melihat apakah penetapan tersangka ini akan mengarah pada persidangan dan keputusan yang adil," tambahnya, menyiratkan keraguan apakah proses ini akan berjalan mulus hingga vonis akhir.
Ujian Nyali Memulangkan 'Orang Kuat' dari Luar Negeri
Tantangan terbesar yang kini dihadapi Kejaksaan Agung adalah posisi Riza Chalid yang diketahui berada di luar negeri. Sudirman Said secara lugas mempertanyakan apakah aparat memiliki 'gigi' untuk membawa pulang sosok yang selama ini seolah tak tersentuh.
"Apakah Riza Chalid, yang diketahui berada di luar Indonesia, bisa dibawa kembali?" tanyanya.
Namun, ia menegaskan bahwa persoalan ini bukanlah soal teknis atau kemampuan semata. Dengan merujuk pada keberhasilan pemerintah memulangkan buronan kelas kakap seperti Nazaruddin dari Kolombia, Sudirman Said menekankan bahwa kuncinya ada pada kemauan politik.
"Ini adalah masalah kemauan daripada kemampuan," tegasnya. Pernyataan ini menjadi sentilan keras, bahwa jika negara benar-benar serius, tidak ada buronan yang tidak bisa dijangkau.
Pertaruhan Kepastian Hukum dan Ekonomi Bangsa
Lebih dari sekadar kasus korupsi individu, Sudirman Said mengaitkan saga Riza Chalid dengan isu yang lebih fundamental: kepastian hukum sebagai fondasi utama pertumbuhan ekonomi nasional.
Menurutnya, Indonesia memiliki semua modal untuk menjadi negara maju, mulai dari sumber daya alam hingga sumber daya manusia. Namun, satu hal yang masih menjadi penyakit kronis adalah inkonsistensi penegakan hukum.
"Indonesia memiliki sumber daya yang baik, infrastruktur, dan modal manusia, tetapi kurang dalam penegakan hukum yang konsisten dan kepastian," jelasnya.
Ia berargumen bahwa tanpa kepastian hukum yang kokoh, kepercayaan investor akan selalu rapuh. Kasus-kasus besar yang mandek atau ditangani setengah hati mengirimkan sinyal negatif ke pasar, menghambat potensi ekonomi yang seharusnya bisa dimaksimalkan.
Oleh karena itu, penuntasan kasus Riza Khalid bukan hanya soal memenjarakan koruptor, tetapi juga soal memulihkan kepercayaan pada sistem hukum Indonesia.
TERPOPULER