Suara.com - Di tengah rentetan serangan hukum dan politik yang menyasar dirinya dan keluarga, mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) akhirnya angkat bicara. Ia menegaskan kesiapannya untuk menghadapi polemik tuduhan ijazah palsu dan akan membuktikan keasliannya, namun hanya di satu tempat: ruang sidang pengadilan.
Pernyataan tegas ini disampaikan Jokowi dari kediamannya di Solo, Jawa Tengah, Senin (14/7/2025), sebagai respons atas kasus dugaan ijazah palsu yang kini telah naik ke tahap penyidikan di kepolisian.
Jokowi menolak untuk menunjukkan bukti tersebut di luar forum resmi. Ia memastikan akan membuka dokumen yang selama ini diperdebatkan itu jika proses hukum berjalan hingga ke meja hijau.
“Yang jelas saya ingin menunjukkan ijazahnya di dalam sidang pengadilan nantinya. Nggak (di luar sidang). Harus dalam sidang-sidang pengadilan yang ada nanti. Akan saya tunjukkan ijazah asli yang saya miliki,” tegas Jokowi.
Langkah ini diambil Jokowi karena ia merasa ada sebuah agenda besar yang sengaja dirancang untuk menyerang dirinya dan keluarga pasca-lengser dari kursi kepresidenan.
Isu ijazah palsu hingga manuver pemakzulan terhadap putranya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, ia pandang sebagai bagian dari skenario tersebut.
“Saya berperasaan memang kelihatannya ada agenda besar politik di balik isu ijazah palsu, pemakzulan,” kata Jokowi.
Menurutnya, tujuan dari semua serangan ini adalah upaya sistematis untuk merusak nama baiknya dan menghapus jejak warisan kepemimpinannya selama dua periode.
“Perasaan politik saya mengatakan ada agenda besar politik untuk menurunkan reputasi politik untuk men-downgrade,” terangnya.
Baca Juga: Memanas! Jokowi: Ada Agenda Besar Jatuhkan Reputasi Politik Saya dan Keluarga!
Meski demikian, Jokowi mengaku tidak gentar. Ia menganggap dinamika politik semacam ini adalah hal yang biasa ia hadapi selama berkarier di dunia politik.
“Buat saya biasa-biasa saja. Termasuk itu (pemakzulan). Isu ijazah palsu, pemakzulan Mas Wapres saya kira ada agenda besar politik,” jelasnya.
Firasat Jokowi mengenai adanya serangan terkoordinasi ini diperkuat oleh sejumlah kasus hukum yang dalam waktu berdekatan turut menyasar anggota keluarganya. Mulai dari usulan pemakzulan Gibran oleh Forum Purnawirawan TNI, hingga pemeriksaan menantunya, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, oleh KPK terkait kasus dugaan korupsi.
