Bongkar Isi Aturan Pajak E-commerce Sri Mulyani: Siapa Saja yang Kena dan Berapa Besarannya?

Suara.com - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan resmi menerbitkan aturan baru yang mengatur kewajiban pemungutan pajak penghasilan dari pedagang di platform niaga elektronik atau e-commerce.

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 yang ditetapkan pada 11 Juli 2025 dan mulai berlaku sejak 14 Juli 2025.

Aturan ini menunjuk platform e-commerce (marketplace) sebagai pihak yang wajib melakukan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas transaksi penjualan barang atau jasa oleh para pedagang atau merchant yang menggunakan platform mereka.

Tujuan Penyesuaian Aturan

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjelaskan bahwa kebijakan ini diterbitkan sebagai respons terhadap pesatnya perkembangan perdagangan melalui sistem elektronik, terutama setelah pandemi COVID-19.

“Diperlukan pengaturan yang mendorong kemudahan administrasi perpajakan, khususnya bagi pelaku usaha yang bertransaksi melalui sistem elektronik,” ujar Rosmauli, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, di Jakarta, Senin (15/7).

Rosmauli menambahkan, kebijakan ini juga bertujuan menciptakan level playing field antara pelaku usaha digital dan konvensional, serta menyesuaikan sistem pemungutan pajak dengan ekosistem digital yang berkembang pesat.

Siapa yang Wajib Dipungut Pajak?

Pemungutan pajak berlaku bagi pedagang atau merchant yang berjualan melalui e-commerce dengan ketentuan sebagai berikut:

Pedagang dengan omset tahunan di atas Rp500 juta dikenai pemungutan PPh Pasal 22 sebesar 0,5% dari nilai bruto penjualan.
Pedagang dengan omset di bawah Rp500 juta tidak dikenai pemungutan, asalkan menyampaikan surat pernyataan omzet kepada pihak platform.

Besaran Tarif dan Status Pajak

PMK 37/2025 mengatur bahwa tarif pemungutan PPh Pasal 22 adalah sebesar 0,5% dari nilai bruto transaksi penjualan, dan dapat bersifat final maupun tidak final tergantung skema perpajakan masing-masing pedagang.

Namun, jika pedagang tidak memiliki NPWP, maka tarif yang dikenakan menjadi dua kali lipat, yaitu sebesar 1%.

Kewajiban Marketplace

Sebagai pemungut pajak, marketplace memiliki sejumlah kewajiban, di antaranya:

Melakukan pemungutan pajak dari transaksi pedagang sesuai dengan invoice penjualan.
Menyampaikan hasil pemungutan pajak dan informasi pedagang kepada DJP.
Menggunakan invoice sebagai dokumen tertentu yang dipersamakan dengan bukti pemungutan PPh.
Memastikan invoice memuat data minimal sesuai ketentuan, seperti nama, nilai transaksi, dan tanggal penjualan.
Marketplace juga wajib melaporkan pemungutan pajak melalui SPT Masa PPh Unifikasi.

Risiko Jika Tidak Patuh

Bagi pedagang yang tidak melengkapi data atau tidak menyampaikan surat pernyataan omset, pemungutan pajak tetap dilakukan.

Jika data tidak dapat diproses sistem, maka pedagang wajib melaporkan dan menyetorkan pajaknya secara mandiri.

Selain itu, pedagang tanpa NPWP dikenai tarif dua kali lebih tinggi, dan dapat berisiko terkena sanksi administratif jika lalai dalam kewajiban perpajakan.

Marketplace yang tidak menjalankan kewajiban sesuai PMK ini juga dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan dan sistem elektronik.

Rosmauli menegaskan bahwa PMK 37/2025 bukanlah jenis pajak baru, melainkan penyesuaian sistem pemungutan agar lebih sesuai dengan karakteristik perdagangan digital.

“Harapannya, masyarakat terutama pelaku UMKM, bisa lebih mudah menjalankan kewajiban perpajakannya, diperlakukan setara, dan ikut mendukung pertumbuhan ekonomi digital yang sehat dan berkeadilan,” ujarnya.

Mengacu pada Praktik Global

Kebijakan serupa disebut telah diterapkan di sejumlah negara lain yang juga memiliki basis e-commerce besar, seperti Meksiko, India, Filipina, dan Turki.

Pemerintah menilai Indonesia perlu mengambil langkah yang sama agar tidak tertinggal dalam regulasi ekonomi digital.