REGIONAL:
Suara.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dituding menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membayar buzzer.
Tak ingin isu tersebut semakin berkembang liar, Dedi Mulyadi tak tinggal diam. Ia lalu menyampaikan klarifikasinya langsung melalui akun media sosial pribadinya.
“Pagi hari ini saya menyampaikan karena ini berkembang di media sosial ada yang menyampaikan bahwa pemangkasan anggaran media sebesar 47 miliar ternyata uangnya digunakan untuk bayar para buzzer,” kata Dedi melalui akun @dedimulyadi71 pada Selasa, 15 Juli 2025.
Menanggapi isu tersebut, Dedi Mulyadi mempersilakan siapapun untuk memeriksa langsung data di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) terkait pengelolaan anggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar)
“Saya sampaikan ya, silakan dicek di anggaran Provinsi Jawa Barat di Dinas Informasi Komunikasi, ada enggak sih anggaran untuk bayar para buzzer,” imbuh Dedi.
Pengelolaan anggaran menurut Dedi bersifat transparan dan dapat diakses siapa pun.
“Anggarannya terbuka kok, tinggal diambil datanya, ada kok,” ujar Dedi.
Jika tuduhan tersebut terbukti, mantan Bupati Purwakarta itu mempersilakan siapapun untuk mengambil langkah hukum.
“Kalau Anda menemukan (kejanggalan) silahkan dilaporkan saja ke aparat penegak hukum,” lanjut Dedi.
Menanggapi soal banyaknya dukungan di media sosial yang dinilai sebagian orang sebagai ulah buzzer, Dedi Mulyadi pun memberikan klarifikasi.
“Sampai hari ini kalau ternyata di media sosial banyak sekali yang berikan support, mereka adalah warga yang memiliki pikiran dan harapan akan perbaikan dan kebaikan di Provinsi Jabar,” katanya.
Dedi Mulyadi memastikan bahwa pendukungnya di media sosial bukan merupakan buzzer yang selama ini dituduhkan.
“Mereka bukan buzzer, mereka orang-orang yang memiliki rasionalitas dan emosionalitas tanpa suka menjelekkan orang lain,” terang Dedi.
Atas tudingan yang dialamatkan kepadanya, Dedi Mulyadi justru mengucapkan terima kasih.
“Terima kasih ya atas kecurigaannya karena rakyat ini penting curiga pada pemimpinnya. Kalau pemimpinnya tidak dicurigai, nanti pemimpinnya mengambil tindakan-tindakan yang merugikan,” katanya.
Ia juga mengatakan bahwa pentingnya menyampaikan informasi dengan data agar tidak menyebarkan berita bohong.
“Saya harap sebelum speak up di media sosial lebih baik siapkan dulu datanya baru speak up, karena kita tidak mungkin speak up sembarangan tanpa data karena itu termasuk kategori penyebaran berita bohong,” ujar Dedi.
Sebagai penutup, Dedi Mulyadi terlihat memberikan sindiran dan pesan pribadi kepada sosok wanita yang diduga menyebarkan rumor tersebut.
“Salam untuk mbak yang berkerudung yang speak up saya menggunakan dana APBD untun bayar buzzer. Semoga mbak sehat, berkah bersama keluarganya. Dan mudah-mudahan dibiasakan hidup tidak berbohong di depan umum,” pungkasnya.
Beberapa waktu lalu Dedi Mulyadi mengatakan bahwa ia berhasil memangkas anggaran biaya iklan dan kerja sama media sebanyak Rp47 miliar.
Sebelumnya anggaran iklan dan kerja sama media bisa menelan dana hingga Rp50 miliar.
Itu berarti Pemprov Jabar kini hanya mengeluarkan sebesar Rp3 miliar atau hemat sekitar Rp47 miliar dari yang sebelumnya dikeluarkan untuk anggaran tersebut.
Dedi Mulyadi selama ini dikenal sebagai salah satu pejabat yang kerap memanfaatkan media sosial pribadinya untuk memberikan berbagai informasi untuk publik, khususnya warga Jawa Barat.
Kontributor : Rizka Utami
TERPOPULER