Bagaimana cara kartel ini bekerja? Salah satu modus paling menjijikkan yang diungkap adalah manipulasi data untuk memotong antrean haji yang bisa mencapai puluhan tahun.
Mereka memanfaatkan celah "mahram" (pendamping wanita). Oknum-oknum ini membuat dokumen pernikahan palsu agar bisa "menyelip" ke dalam antrean bersama pasangan palsunya yang sudah lebih dulu terdaftar.
"Bayangkan, surat nikah bisa palsu untuk haji," ujar Dahnil.
Praktik ini tidak hanya mencurangi ribuan jemaah lain yang jujur mengantre, tetapi juga menodai nilai-nilai suci ibadah haji itu sendiri dengan pemalsuan dokumen sakral seperti surat nikah dan KTP.
4. Penyakit Utama Bernama Krisis Integritas
Akar dari segala masalah ini, menurut Dahnil, adalah krisis integritas yang parah di kalangan penyelenggara. Secanggih apapun Sistem Operasional Prosedur (SOP) yang dibuat, semuanya akan sia-sia jika mentalitas para pelaksananya sudah korup. Integritas menjadi barang langka yang membuat seluruh sistem menjadi rentan.
"Concern Presiden itu ingin memastikan penyelenggaraan haji itu bersih dari praktik manipulasi, korupsi, dan lain sebagainya," kata Dahnil.
Tanpa adanya revolusi mental dan penegakan integritas yang keras, mimpi untuk haji yang bersih hanya akan menjadi angan-angan.
5. Wajah Negara Dipertaruhkan, Haji Bersih Harga Mati
Baca Juga: Dapat Titah 'Babat Habis' dari Prabowo, Dahnil Anzar Siap Sikat Kartel Haji
Masalah kartel haji bukan lagi sekadar soal kerugian materi atau antrean. Ini adalah soal citra dan martabat bangsa Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Penyelenggaraan haji adalah etalase yang menunjukkan wajah Indonesia di mata dunia.
"Oleh sebab itu, seperti pesan Presiden, ini wajah lembaga kalian (BP Haji), wajah utamanya itu harus integritas," tegas Dahnil.
Penyelenggaraan yang kacau, korup, dan penuh manipulasi akan menjadi aib internasional. Oleh karena itu, memberantas kartel adalah sebuah harga mati untuk menyelamatkan muka negara.
6. BP Haji, Badan Baru yang Jadi Ujung Tombak Pemberantasan
Perintah Presiden Prabowo ini memberikan mandat yang luar biasa kuat kepada BP Haji, sebuah badan yang relatif baru.
BP Haji kini diposisikan sebagai ujung tombak, sebagai eksekutor di lapangan yang ditugaskan untuk menjalankan perintah "babat habis".
