REGIONAL:
Suara.com - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dicecar soal dari mana asal potensi kerugian negara Rp99 triliun akibat adanya beras yang dijual tak sesuai dengan kemasannya bahkan disebut ada pengoplosan.
Hal itu dipertanyakan oleh Anggota Komisi IV DPR RI Sturman Panjaitan dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI bersama Mentan Andi Amran di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/7/2025).
"Dari mana bapak bisa menghitung kerugian negara itu Rp99 triliun?, karena kalaupun dioplos, dan belum dibeli oleh rakyat, kan belum ada kerugian juga di situ," kata Sturman dalam rapat.
Merespons hal itu, Andi Amran kemudian menberikan jawabannya.
Ia menyampaikan, jika pihaknya melihat ada dua kerugian akibat adanya kasus tersebut.
"Jadi ada dua kerugian. Kerugian negara kita estimasi hitungan dengan tim, tetapi kita serahkan ke penegak hukum. Itu SPHP yang ada, ini penyelidikan, ini SPHP diserahkan pada tokoh 20% etalase, 80% dioplos jadi premiun. Itu satu pak, kerugian negara," kata Amran.
Sementara soal angka Rp99 triliun, kata dia, itu diperoleh pihaknya berdasarkan perhitungan dari masyarakat, terlebih kasua tersebut sebenarnya sudah lama terjadi.
"Kalau ini Rp99 triliun itu adalah masyarakat. Sebenarnya ini satu tahun, tetapi kalau ini terjadi 10 tahun atau 5 tahun, karena ini bukan hari ini terjadi, ini sudah berlangsung lama Pak. Tetapi nanti angkanya sudah pasti, bukan Rp100 triliun, pasti di atas kalau ini dilacak ke belakang," ujarnya.
Menurutnya, kerugian yang dialami masyarakat, bukan terjadi hari ini, tapi akumulasi dari kemungkinan beberapa tahun lalu.
"Ini beras biasa, dijual dengan premium, beras curah ini tinggal ganti bungkus dan ada poto-potonya sama kami Pak. Kami serahkan ke penegak hukum. Kemudian ini bungkus premium, ini tinggal mau beli yang mana. Jadi harganya yang naik, bukan kualitasnya yang naik," ujarnya.
"Ibaratnya emas 24 karat, sebenarnya ini 18 karat tetapi dijual 24 karat. Jadi ini kaki temukan, bukan kami periksa Pak, kami tim independen ada 13 lab yang periksa seluruh Indonesia, termasuk Sucofindo," sambungnya.
Sebelumnya, Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) mendesak Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman untuk tidak hanya menyampaikan temuan adanya praktik pengoplosan beras premium ke publik tanpa langkah hukum yang konkret.
Ketua FKBI, Tulus Abadi, menilai pernyataan tersebut tidak boleh berhenti di wacana.
Perlu ada tindakan tegas untuk mencegah terjadinya lagi upaya pengoplosan beras ilegal yang merugikan masyarakat.
Tulus menyoroti dugaan peredaran beras premium oplosan dari merek-merek ternama yang disebut merugikan konsumen hingga Rp100 triliun per tahun.
Menurutnya, pernyataan tersebut harus ditindaklanjuti melalui koordinasi antarkementerian dan lembaga, baik dalam bentuk kebijakan maupun proses penegakan hukum.
"Mentan seharusnya tidak hanya menginformasikan itu pada publik, tetapi seharusnya ditindaklanjuti dengan aksi hukum dan aksi kebijakan, antar kementerian dan lembaga; agar info itu tidak berhenti pada aspek omon-omon saja," tegas Tulus dalam keterangannya yang diterima Suara.com.
TERPOPULER
