REGIONAL:
Suara.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno membenarkan adanya praktik pungutan liar atau pungli dalam rekrutmen petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU).
Ia menyebut isu tersebut bukan lagi sekadar dugaan lantaran sudah terjadi di lapangan.
"(Pungli rekrutmen PPSU) bukan dugaan, sudah dari awal kami udah ngomong," ujar Rano di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (16/7/2025).
Rano pun tak memungkiri persoalan pungli dalam rekrutmen PPSU menjadi salah satu persoalan yang harus segera dibasmi.
"Ya nggak bisa ditutupi ada, dan kami udah ngomong itu harus diberantas," ucapnya.
Ia bahkan sudah menyampaikan soal dugaan pungli ini saat kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI 2024.
Sejumlah pelamar PPSU diminta membayar puluhan juta rupiah agar bisa diterima.
"Dari awal mungkin dari kampanye kami sudah wanti-wanti itu bahwa ada PPSU yang bayar sekian puluhan juta bayangin, itu kami enggak bisa terima gitu jadi langsung ditindak saja," tegasnya.
Politisi PDI Perjuangan itu pun berjanji akan mengerahkan jajarannya untuk mencari oknum yang melakukan pungli tersebut.
"Iya lah (pelaku pungli dicari," katanya.
Sebelumnya, Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, Ali Hakim Lubis, mengungkap adanya dugaan praktik pungli dalam proses rekrutmen petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) serta Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP).
Hal ini disampaikan Ali saat rapat paripurna di Gedung DPRD DKI, Rabu (16/7/2025). Rapat itu beragendakan Penandatanganan MoU Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2025 dan pidato Gubernur DKI Jakarta mengenai Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, hadir mewakili Gubernur Pramono Anung yang sedang mengikuti forum PBB di New York, Amerika Serikat.
Dalam rapat itu, Ali melakukan interupsi dan menyampaikan dirinya telah menerima keluhan warga terkait dugaan pungli saat proses rekrutmen PPSU dan PJLP berlangsung.
"Pada saat perekrutan PJLP atau PPSU kemarin, saya dapat informasi oknum-oknum di bawah melakukan pungli," kata Ali saat menyampaikan interupsi di ruang rapat paripurna.
Ali menyebut informasi itu ia peroleh saat menggelar kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) di kawasan Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur. Menurutnya, tindakan tersebut tergolong zalim karena menyasar warga kurang mampu yang sedang mencari pekerjaan.
"Udah masuk kerja susah, mau masuk kerja diperas dengan modus pungli," lanjutnya.
Ia pun meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk segera menindaklanjuti laporan tersebut. Ali mendesak agar Inspektorat turun langsung ke lapangan untuk mengusut oknum-oknum yang diduga terlibat.
"Tolong Pak Wagub, beserta jajaran Pemprov, melalui Inspektorat, sidak ke lapangan, cek oknum-oknum ini. Karena ini merugikan masyarakat Jakarta," tutupnya.
TERPOPULER
