Polemik Ijazah Jokowi Takkan Berhenti Sampai 2035? Analis Ungkap Energi Bangsa Terkuras Percuma

Muhammad Ilham Baktora

Rabu, 16 Juli 2025 | 15:52 WIB
Polemik Ijazah Jokowi Takkan Berhenti Sampai 2035? Analis Ungkap Energi Bangsa Terkuras Percuma
Presiden ke-7 Jokowi saat memberi pernyataan kepada media di Solo. [Suara.com/Ari Welianto]

Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya buka suara soal rentetan isu yang menyerangnya, termasuk tudingan ijazah palsu yang kembali memanas.

Tak tinggal diam, Jokowi menyebut serangan ini sebagai upaya "downgrade" dan bagian dari "agenda besar" untuk melemahkan reputasi dan citra dirinya di mata publik.

Pernyataan ini sontak menyulut kembali api perdebatan, memancing reaksi dari berbagai kalangan.

Namun, di tengah riuhnya panggung politik, ada kekhawatiran besar yang membayangi: nasib ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Analis politik dari UIN Jakarta, Adi Prayitno, memberikan pandangan tajam mengenai situasi ini.

Menurutnya, polemik yang terjadi saat ini tak lebih dari sebuah 'pertarungan antar lebah' di antara para elite politik.

Siapa pun yang diserang, para pendukungnya akan serentak membela.

Adi Prayitno, analis politik. (Instagram)
Adi Prayitno, analis politik. (Instagram)

"Saya tidak punya penilaian apapun ya, tapi setiap orang itu memang mesti punya sikap terkait apapun yang sedang berkembang per hari ini. Ya Pak Jokowi rakyat biasa. Bahwa 10 tahun yang lalu pernah jadi presiden dua periode, iya," ujar Adi Prayitno dalam diskusi yang dikutip dari Youtube tvOneNews, Rabu (16/7/2025).

Ia menambahkan bahwa reaksi Jokowi, baik yang disampaikan langsung maupun melalui para relawan dan pendukungnya, adalah hal yang wajar.

baca juga

Adi melihat bahwa pertarungan ini tidak akan berhenti dalam waktu dekat.

Energi bangsa berisiko terkuras habis hanya untuk mengurusi drama politik yang seolah tiada akhir.

"Bahwa ini penting sih oke, tapi jangan sampai energi kita kan habis untuk urusan kayak gini-gini misalnya. Itulah yang saya sebutkan, kenapa sebenarnya untuk hal-hal yang semacam ini, saya tidak terlampau ekspos ya untuk berkomentar terlampau jauh, karena ini adalah pertarungan politik yang bukan hanya terjadi hari ini, ini bisa panjang ini. Bahkan bisa melampaui 2029, bisa 2035, 34 sekian lah macam-macam," ungkapnya.

Di sinilah letak kekhawatiran utamanya.

Ketika para elite sibuk saling serang dan membangun narasi, agenda-agenda krusial yang menyangkut hajat hidup orang banyak berpotensi terabaikan.

Adi menegaskan, persoalan ekonomi, kemiskinan, dan kesejahteraan seharusnya menjadi prioritas utama yang dikawal bersama.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Tudingan Jokowi ada Agenda Besar di Balik Isu Ijazah dan Pemakzulan Gibran Bakal Picu Perpecahan?

Tudingan Jokowi ada Agenda Besar di Balik Isu Ijazah dan Pemakzulan Gibran Bakal Picu Perpecahan?

News | Rabu, 16 Juli 2025 | 15:14 WIB

Ferdinand Hutahaean: Logika Aneh Kasus Ijazah, Buktikan Dulu Aslinya Baru Bicara Tersangka

Ferdinand Hutahaean: Logika Aneh Kasus Ijazah, Buktikan Dulu Aslinya Baru Bicara Tersangka

News | Rabu, 16 Juli 2025 | 14:15 WIB

Jokowi Dituding Sebar Rumor, Pengamat: Pemain Ijazah Itu-itu Saja, Jangan Remehkan Purnawirawan!

Jokowi Dituding Sebar Rumor, Pengamat: Pemain Ijazah Itu-itu Saja, Jangan Remehkan Purnawirawan!

News | Rabu, 16 Juli 2025 | 13:58 WIB

Terkini

The Walk Hadir di Serpong, Satukan Kuliner dan Beauty dalam Satu Destinasi Lifestyle

The Walk Hadir di Serpong, Satukan Kuliner dan Beauty dalam Satu Destinasi Lifestyle

Lifestyle | Kamis, 17 September 2026 | 02:04 WIB

Momen Kaesang Pangarep Ajak Anak Penyintas Gempa Palue Main Catur dan Ular Tangga

Momen Kaesang Pangarep Ajak Anak Penyintas Gempa Palue Main Catur dan Ular Tangga

Bali | Rabu, 16 September 2026 | 23:24 WIB

Menkeu Suahasil Akan Evaluasi Perombakan Ratusan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya

Menkeu Suahasil Akan Evaluasi Perombakan Ratusan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya

Bisnis | Rabu, 16 September 2026 | 23:11 WIB

Teknologi Silicon-Carbon dan Update 6 Tahun, REDMI Note 17 Mulai Rp3,9 Jutaan

Teknologi Silicon-Carbon dan Update 6 Tahun, REDMI Note 17 Mulai Rp3,9 Jutaan

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 23:10 WIB

Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat

Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat

Sumsel | Rabu, 16 September 2026 | 23:00 WIB

44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:55 WIB

Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global

Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 22:49 WIB

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:41 WIB

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Bri | Rabu, 16 September 2026 | 22:39 WIB

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:31 WIB

×