Guru Mundur Massal di Sekolah Rakyat, Alasan di Balik Pengunduran Diri Bikin Prihatin

Suara.com - Sebuah program terobosan bernama Sekolah Rakyat (SR) sudah resmi dimulai, membawa harapan baru bagi pendidikan inklusif di Indonesia.

Namun, baru seumur jagung, program ini sudah dihadapkan pada kendala fundamental yang seolah menjadi lagu lama di dunia pendidikan kita: kekurangan guru.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, secara terbuka mengakui tantangan ini.

"Ya sedang diusahakan [memenuhi kebutuhan guru di SR]. Ada kekurangan guru, misalnya ada guru yang mengundurkan diri," ungkapnya di UGM, Kamis (17/7/2025).

"Alasan pengunduran diri tersebut? Salah satunya, Karena jauh dari tempat tinggalnya, ya kita maklumi," tambah Gus Ipul.

Pernyataan ini, meski lugas, membuka kotak pandora yang lebih besar.

Masalahnya bukan sekadar "jarak", melainkan potret buram dari isu menahun yang tak kunjung usai: kesejahteraan guru.

Puncak Gunung Es dari Masalah Kesejahteraan

Kasus guru yang mundur dari Sekolah Rakyat karena lokasi yang jauh adalah sebuah gejala.

Akarnya jauh lebih dalam. Ini adalah cerminan dari sebuah sistem yang belum sepenuhnya mampu memberikan jaminan kesejahteraan, keamanan, dan dukungan yang layak bagi para pendidik, terutama mereka yang bersedia mengabdi di daerah terpencil.

Solusi yang ditawarkan pemerintah, yakni menggunakan daftar guru cadangan, memang bisa menjadi penambal sulam jangka pendek.

"Tetapi Dikdasmen dan kita punya cadangan sangat banyak guru," ujar Gus Ipul.

Namun, ini tidak menyelesaikan masalah utamanya.

Selama profesi guru belum dianggap sebagai sebuah panggilan yang didukung penuh oleh negara—baik dari segi finansial, fasilitas, maupun jenjang karier—maka "krisis guru" akan terus berulang di setiap program baru.

Ironi Nasib Guru Honorer dan Jalan Terjal Menuju PPPK

Di satu sisi, pemerintah kekurangan guru untuk program rintisan seperti Sekolah Rakyat.

Di sisi lain, ribuan guru honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun justru masih berjuang di jalan terjal untuk mendapatkan pengakuan dan status yang layak melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Faktanya, banyak guru honorer menghadapi berbagai kendala sistemik:

Pendapatan di Bawah Upah Minimum: Sebagian besar guru honorer masih menerima gaji yang jauh dari layak, seringkali dibayarkan per tiga bulan.

Ketidakpastian Karier: Tanpa status kepegawaian yang jelas, mereka kesulitan mendapatkan fasilitas kesehatan, jaminan hari tua, dan jenjang karier yang pasti.

Kendala Birokrasi PPPK: Proses pengangkatan menjadi PPPK masih sarat masalah.

Mulai dari pemerintah daerah yang tidak mengajukan formasi sesuai kebutuhan, hingga kasus guru yang sudah mengabdi belasan tahun namun tidak terdata di database BKN, sehingga kesempatan mereka untuk diangkat menjadi sirna.

Kondisi ini menciptakan sebuah ironi yang menyakitkan.

Negara butuh guru berdedikasi, namun para guru yang sudah membuktikan dedikasinya selama ini justru dibiarkan berjuang sendiri dalam labirin birokrasi.

Membangun Ekosistem, Bukan Sekadar Mengisi Kekosongan

Gus Ipul menyebut bahwa selain guru, ada juga kendala teknis lain di Sekolah Rakyat, seperti "salurannya nggak lancar, tempat cucinya kurang besar."

Hal ini menggarisbawahi bahwa menempatkan seorang guru di sekolah baru bukan hanya soal mengisi formasi kosong.

Ini adalah tentang membangun sebuah ekosistem yang mendukung.

Guru membutuhkan lebih dari sekadar gaji; mereka butuh fasilitas yang memadai, akses untuk pengembangan diri, dan rasa aman dalam menjalankan tugas mulianya.

Program PPPK adalah langkah awal yang baik untuk menjamin kesejahteraan ekonomi, namun eksekusinya harus diperbaiki secara menyeluruh.

Program mulia seperti Sekolah Rakyat membutuhkan fondasi yang kokoh, dan fondasi itu adalah guru yang sejahtera dan dihargai.

Jika masalah mendasar ini terus diabaikan, program pendidikan sebagus apapun hanya akan menjadi menara gading yang rapuh.