Dituding Tak Setara, Wamenlu Beberkan Hitungan di Balik Perjanjian Dagang dengan Amerika

Suara.com - Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Arif Havas Oegroseno membantah keras tudingan bahwa kesepakatan dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) tidak setara.

Kritik ini muncul setelah AS mengenakan tarif 19 persen untuk produk impor Indonesia, sementara produk AS yang masuk ke dalam negeri dikenakan non-tarif, ditambah kewajiban Indonesia membeli produk pertanian hingga pesawat dari AS senilai ratusan triliun.

Menurut Havas, cara memandang perjanjian tersebut tidak bisa sesederhana itu.

"Makanya cara ngitungnya enggak gitu. Produk Amerika yang masuk ke Indonesia itu apa yang nol persen? Itu saja dilihat. Karena selama ini juga banyak yang nol persen seperti kedelai, gandum, kan nol persen. Jadi dilihat dari jenis-jenis produknya," kata Arif saat ditemui wartawan di Jakarta Selatan, Sabtu (19/7/2025).

Havas bahkan mengklaim bahwa tarif yang dikenakan AS ke Indonesia merupakan yang terendah jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya.

Ia menekankan bahwa untuk menilai sebuah kesepakatan dagang, detail produk menjadi kunci utama.

"Jadi harus dilihat dari jenis produknya. Jadi nggak bisa hitam putih seperti itu. Assessment-nya itu harus detail. Karena kita bicara mengenai balance sheet. Mengenai angka perdagangan dengan produk yang seperti apa," ujarnya.

Ia mencontohkan, tidak semua produk dari Amerika adalah barang kebutuhan pokok yang bersinggungan langsung dengan produk ekspor unggulan Indonesia.

"Ya ikan asin Amerika enggak produksi kan? Kita kan justru ekspor ikan ke sana. Jadi you have to look at the products. Untuk mengatakan ini fair atau enggak fair," tegasnya.

"Bisa dikatakan tidak fair kalau misalnya, kita mengekspor kedelai ke Amerika Serikat kena 19 persen. Dan Amerika mengekspor kedelai ke Indonesia kena nol persen. Nah itu baru enggak fair."

Kritik dari Akademisi

Namun, pandangan pemerintah ini ditentang keras oleh Guru Besar Ekonomi Universitas Andalas, Syafruddin Karimi.

Menurutnya, kesepakatan dagang tersebut jelas menunjukkan ketimpangan.

Syafruddin mempertanyakan strategi negosiasi pemerintah yang tidak menawarkan skema yang lebih adil dan setara.

"Mengapa Indonesia tidak menawarkan skema zero–zero—yaitu sama-sama menghapus tarif—dalam kesepakatan dagang dengan Amerika Serikat? Pertanyaan ini sangat relevan diajukan dan membuka ruang kritik terhadap strategi diplomasi ekonomi pemerintah," kata Syafruddin saat dihubungi Suara.com pada Rabu, 16 Juli 2025.

Ia menjelaskan bahwa prinsip zero-zero merupakan cerminan kesetaraan dan menjadi standar umum dalam negosiasi perdagangan bebas modern.

"Ketidakhadiran prinsip ini dalam kesepakatan Indonesia–AS tahun 2025 menandakan bahwa posisi Indonesia dalam perundingan tidak cukup kuat atau tidak digunakan secara maksimal," tegasnya.

Bagi Syafruddin, struktur perjanjian saat ini, termasuk tarif yang diberlakukan AS, secara gamblang hanya menguntungkan satu pihak.

"AS mendapatkan akses penuh ke pasar Indonesia tanpa hambatan tarif sejenis. Lebih dari itu, Indonesia diwajibkan membeli energi, produk pertanian, dan pesawat dalam jumlah besar, yang secara langsung menyuburkan ekonomi AS," ujarnya.