Puji Prabowo Berhasil Tekan Tarif Trump, Bahlil: Kemampuan Negosiasi Presiden di Atas Rata-rata

Chandra Iswinarno, Muhammad Yasir

Jum'at, 18 Juli 2025 | 18:03 WIB
Puji Prabowo Berhasil Tekan Tarif Trump, Bahlil: Kemampuan Negosiasi Presiden di Atas Rata-rata
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memuji kemampuan negosiasi Presiden Prabowo Subianto yang dilakukan terkait tarif impor ke AS yang diberlakukan Presiden Donald Trump. [Suara.com/M Yasir]

Suara.com - Keberhasilan Presiden Prabowo Subianto melobi Amerika Serikat (AS) untuk menurunkan tarif impor produk Indonesia secara drastis menuai pujian dari kabinet.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut pencapaian ini sebagai bukti kapasitas negosiasi Prabowo yang luar biasa, setelah tarif berhasil ditekan dari 32% menjadi 19%.

Menurut Bahlil, keberhasilan menekan tarif impor AS merupakan buah dari kemampuan diplomasi dan negosiasi tingkat tinggi yang dimiliki oleh Presiden Prabowo.

Pujian ini disampaikan langsung menyusul kesepakatan dagang baru antara Indonesia dan AS.

"Ini merupakan sebuah kemampuan negosiasi di atas rata-rata yang dimiliki oleh Bapak Presiden Prabowo," kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (18/7/2025).

Penurunan tarif menjadi 19% ini disebut-sebut sebagai yang terendah di antara negara-negara ASEAN lainnya, menempatkan Indonesia pada posisi yang lebih kompetitif di pasar Amerika.

Prabowo Akui Trump

Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto mengakui bahwa proses perundingan dengan mantan Presiden AS Donald Trump bukanlah perkara mudah.

Ia menggambarkan Trump sebagai lawan bicara yang tangguh dalam negosiasi.

baca juga

“Saya tetap nego. Saya katakan, beliau ini seorang negosiator yang cukup keras juga,” ujar Prabowo saat ditemui di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (16/7/2025).

Prabowo menambahkan, hubungan dagang antarnegara bersifat dinamis dan harus terus dibangun melalui komunikasi yang intens.

“Ya, kita terus akan, namanya hubungan dagang, terus-menerus kita negosiasi,” tegasnya.

Sebelumnya Presiden Trump mengumumkan melalui platform Truth Social pada Selasa, (15/7/2025) telah mencapai kesepakatan dengan Indonesia terkait penghapusan tarif oleh Indonesia terhadap ekspor dari AS alias 100%.

Sebaliknya, AS akan menurunkan tarif impor dari Indonesia menjadi 19%, dari sebelumnya 32%.

Trump juga mengklaim bahwa kesepakatan ini telah 'diselesaikan.'

Namun, hingga Selasa sore, pemerintah Indonesia belum memberikan pernyataan atau pengumuman resmi terkait kesepakatan tersebut.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Pastikan Ekspor Tembaga ke AS Hasil Hilirisasi, Bahlil: Sesuai Aturan Negara Kita

Pastikan Ekspor Tembaga ke AS Hasil Hilirisasi, Bahlil: Sesuai Aturan Negara Kita

Bisnis | Jum'at, 18 Juli 2025 | 17:24 WIB

Waswas Kampus jadi Pabrik Pembuat Pengangguran, Bahlil Diskakmat Kasus Disertasi: UI Gak Malu?

Waswas Kampus jadi Pabrik Pembuat Pengangguran, Bahlil Diskakmat Kasus Disertasi: UI Gak Malu?

News | Jum'at, 18 Juli 2025 | 16:55 WIB

Minyak Mentah dari Sumur Rakyat Kini Legal, Bahlil: Masyarakat Tak Perlu Was-Was Lagi

Minyak Mentah dari Sumur Rakyat Kini Legal, Bahlil: Masyarakat Tak Perlu Was-Was Lagi

Bisnis | Jum'at, 18 Juli 2025 | 08:17 WIB

Pencabutan Izin Tambang PT Gag Nikel Masih Tunggu Aba-aba Menteri Bahlil

Pencabutan Izin Tambang PT Gag Nikel Masih Tunggu Aba-aba Menteri Bahlil

Bisnis | Selasa, 15 Juli 2025 | 08:49 WIB

Terkini

The Walk Hadir di Serpong, Satukan Kuliner dan Beauty dalam Satu Destinasi Lifestyle

The Walk Hadir di Serpong, Satukan Kuliner dan Beauty dalam Satu Destinasi Lifestyle

Lifestyle | Kamis, 17 September 2026 | 02:04 WIB

Momen Kaesang Pangarep Ajak Anak Penyintas Gempa Palue Main Catur dan Ular Tangga

Momen Kaesang Pangarep Ajak Anak Penyintas Gempa Palue Main Catur dan Ular Tangga

Bali | Rabu, 16 September 2026 | 23:24 WIB

Menkeu Suahasil Akan Evaluasi Perombakan Ratusan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya

Menkeu Suahasil Akan Evaluasi Perombakan Ratusan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya

Bisnis | Rabu, 16 September 2026 | 23:11 WIB

Teknologi Silicon-Carbon dan Update 6 Tahun, REDMI Note 17 Mulai Rp3,9 Jutaan

Teknologi Silicon-Carbon dan Update 6 Tahun, REDMI Note 17 Mulai Rp3,9 Jutaan

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 23:10 WIB

Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat

Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat

Sumsel | Rabu, 16 September 2026 | 23:00 WIB

44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:55 WIB

Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global

Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 22:49 WIB

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:41 WIB

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Bri | Rabu, 16 September 2026 | 22:39 WIB

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:31 WIB

×