Kopdes Merah Putih Dinilai Berisiko Jadi Bom Waktu Ekonomi Desa

Denada S Putri, Yaumal Asri Adi Hutasuhut

Selasa, 22 Juli 2025 | 17:15 WIB
Kopdes Merah Putih Dinilai Berisiko Jadi Bom Waktu Ekonomi Desa
Ilustrasi Koperasi Merah Putih. [ChatGPT]

Suara.com - Alih-alih diyakini sebagai mesin pemerataan ekonomi desa, peluncuran 80.081 unit Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih justru mengundang peringatan keras dari lembaga riset ekonomi.

Center of Economic and Law Studies (Celios) menyebut program tersebut berpotensi menjadi beban fiskal jangka panjang dan menimbulkan ketidakstabilan ekonomi di tingkat desa.

Peneliti Celios, Dyah Ayu, menyatakan bahwa model pembiayaan yang digunakan—yakni pinjaman modal Rp 3 miliar per koperasi dari bank-bank Himbara dengan jaminan dana desa—mengandung risiko sistemik yang tinggi.

Hal itu disampaikan Dyah dalam keterangannya, Senin, 21 Juli 2025.

“Dalam analisis yang dilakukan Celios, diperkirakan ada risiko gagal bayar yang dapat mencapai Rp 85,96 triliun selama enam tahun masa pinjaman, yang sangat membebani pemerintah desa sebagai penanggung jawab,” kata Dyah.

Tak hanya membahayakan desa secara fiskal, skema pembiayaan itu dinilai turut menciptakan potensi kerugian bagi sektor perbankan dalam bentuk biaya kesempatan atau opportunity cost yang sangat besar.

“Biaya kesempatan ini menggambarkan kerugian besar yang ditanggung oleh perbankan karena lebih memilih untuk mendanai koperasi ini alih-alih menempatkan dana mereka pada investasi yang lebih menguntungkan,” ujarnya.

Potensi Efek Balik: PDB Tertekan, Pengangguran Naik

Celios juga memperingatkan bahwa program ini dapat berbalik arah dari tujuan semula yang hendak mendorong pertumbuhan ekonomi desa.

Alih-alih menggenjot PDB dan penyerapan tenaga kerja, pelaksanaan Kopdes Merah Putih justru diprediksi akan menciptakan kontraksi.

baca juga

“Proyeksi kami menunjukkan bahwa kebijakan ini dapat menyebabkan penurunan PDB sebesar Rp9,85 triliun dan pengurangan pendapatan masyarakat hingga Rp10,21 triliun,” ungkap Dyah.

Yang lebih mengejutkan, program yang diluncurkan Presiden Prabowo itu juga berisiko menimbulkan gelombang pengangguran baru.

“Dampak negatif ini bahkan mencakup penurunan penyerapan tenaga kerja sebesar lebih dari 824.000 orang, yang menunjukkan bahwa kebijakan ini berisiko menciptakan distorsi ekonomi yang lebih besar,” sambungnya.

Kapasitas SDM Jadi Titik Lemah

Celios menyoroti pula aspek fundamental lain yang dinilai belum siap: kapasitas pengelola koperasi itu sendiri.

Banyak dari pengurus Kopdes dinilai belum memiliki keahlian dan pengalaman mengelola dana miliaran rupiah.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

KEK Dipercepat, Pemerintah Satukan Visi Pembangunan Ekonomi Nasional

KEK Dipercepat, Pemerintah Satukan Visi Pembangunan Ekonomi Nasional

News | Selasa, 22 Juli 2025 | 17:05 WIB

Pemerintah Pertimbangkan Kopdes Merah Putih Bisa Kelola Tambang

Pemerintah Pertimbangkan Kopdes Merah Putih Bisa Kelola Tambang

Bisnis | Selasa, 22 Juli 2025 | 16:54 WIB

Tengkulak Disingkirkan, Desa Dikuatkan: Misi Ekonomi Prabowo Dimulai

Tengkulak Disingkirkan, Desa Dikuatkan: Misi Ekonomi Prabowo Dimulai

News | Selasa, 22 Juli 2025 | 16:31 WIB

Terkini

Kortastipidkor Polri Sita Aset Tanah ATR/BPN Senilai Rp4,8 Triliun di Bali

Kortastipidkor Polri Sita Aset Tanah ATR/BPN Senilai Rp4,8 Triliun di Bali

News | Kamis, 17 September 2026 | 18:29 WIB

Pelaku Karhutla Masuk Kategori 'Terorisme Ekologi', Menkum Siap Rombak Aturan dan Perberat Sanksi!

Pelaku Karhutla Masuk Kategori 'Terorisme Ekologi', Menkum Siap Rombak Aturan dan Perberat Sanksi!

News | Kamis, 17 September 2026 | 18:29 WIB

Calon Gubernur Ini Nggak Bisa Bohong Lagi! Trailer dan Poster Bapak Paling Jujur Resmi Dirilis

Calon Gubernur Ini Nggak Bisa Bohong Lagi! Trailer dan Poster Bapak Paling Jujur Resmi Dirilis

Entertainment | Kamis, 17 September 2026 | 18:24 WIB

Gegara Dolar AS Anjlok, Pasar Kripto Indonesia Langsung Melesat

Gegara Dolar AS Anjlok, Pasar Kripto Indonesia Langsung Melesat

Bisnis | Kamis, 17 September 2026 | 18:22 WIB

Usut Dugaan Korupsi KSO Pertamina EP, Kejagung Geledah Kantor Setda hingga Bapenda Kota Bekasi

Usut Dugaan Korupsi KSO Pertamina EP, Kejagung Geledah Kantor Setda hingga Bapenda Kota Bekasi

News | Kamis, 17 September 2026 | 18:18 WIB

4 Moisturizer Lokal yang Aman untuk Kulit Remaja Puber Bruntusan

4 Moisturizer Lokal yang Aman untuk Kulit Remaja Puber Bruntusan

Lifestyle | Kamis, 17 September 2026 | 18:15 WIB

Saksi Ungkap Fee Percepatan Haji Mengalir ke 3 Orang, Tak Ada Nama Yaqut

Saksi Ungkap Fee Percepatan Haji Mengalir ke 3 Orang, Tak Ada Nama Yaqut

News | Kamis, 17 September 2026 | 18:10 WIB

Optimis! Fabio Quartararo Yakin Honda Bisa Bangkit di Era MotoGP 2027

Optimis! Fabio Quartararo Yakin Honda Bisa Bangkit di Era MotoGP 2027

Your Say | Kamis, 17 September 2026 | 18:10 WIB

BGN Rancang Marketplace Khusus MBG, Diklaim Anti Kickback dan Hanky Panky

BGN Rancang Marketplace Khusus MBG, Diklaim Anti Kickback dan Hanky Panky

News | Kamis, 17 September 2026 | 18:08 WIB

KWJK Temui Mensos Gus Ipul, Kritik Skema Desil bagi Warga Kolong Jembatan dan Rusun

KWJK Temui Mensos Gus Ipul, Kritik Skema Desil bagi Warga Kolong Jembatan dan Rusun

News | Kamis, 17 September 2026 | 18:04 WIB

×