Infografis
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan satu unit motor Harley Davidson milik Bupati Buol Risharyudi Triwibowo pada Senin (21/7/2025) lalu.
Penyitaan tersebut dilakukan berkaitan dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi (TPK), berupa pemerasan dalam proses pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
Risharyudi diketahui pernah menjabat sebagai Staf Khusus (Stafsus) Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) pada era Ida Fauziyah yang menjadi menteri.
“KPK melakukan penyitaan 1 (satu) unit kendaraan roda dua, terkait perkara Kemenaker. Penyitaan dari Sdr. RYT (mantan Stafsus Menteri),” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Rabu (23/7/2025).
“Saat ini unit kendaraan sudah ditempatkan di Rupbasan KPK,” tambah dia.
Pengembalian Uang Negara Hasil Pemerasan Calon TKA Sebanyak Rp 8,51 Miliar
KPK mengungkapkan bahwa para pihak yang menerima sudah mengembalikan uang hasil pemerasan calon tenaga kerja asing (TKA) sebesar Rp 8,51 miliar.
Hal itu disampaikan Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers penahanan empat tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi (TPK) berupa pemerasan dalam proses pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
“Hingga saat ini para pihak termasuk para tersangka telah mengembalikan uang ke negara melalui rekening penampungan KPK dengan total sebesar Rp 8,51 miliar,” kata Setyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (17/7/2025).
Baca Juga: Aliran Dana Agensi dengan Divisi Corsec Bank BJB dalam Dugaan Korupsi
Dia menjelaskan bahwa penyidik telah melakukan sejumlah penggeledahan di beberapa lokasi. Selain itu, pemeriksaan juga dilakukan terhadap sejumlah pihak, termasuk orang-orang yang rekeningnya digunakan sebagai tempat penampungan uang.
“Kemudian, penyidik melakukan penyitaan terhadap 13 unit kendaraan dari hasil penggeledahan di beberapa rumah para tersangka, yang terdiri atas sebelas unit mobil dan 2 unit sepeda motor,” ujar Setyo.
Tak hanya itu, penyitaan benda tidak bergerak juga dilakukan oleh penyidik dari para tersangka, penyitaan dari tersangka Direktur PPTKA Kemnaker 2017-2019 Wisnu Pramono (WP) berupa empat bidang tanah dan bangunan dengan total luas 2.694 m2 yang berada di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Kemudian, dari Dirjen Binapenta 2024-2025 Haryanto (HYT) berupa 2 bidang tanah beserta bangunan seluas 227 m2 dan 2 bidang tanah dengan luas 182 m2 yang berlokasi di Kota Depok, Jawa Barat.
Dari Direktur PPTKA 2024-2025 Devi Angraeni (DA), disita sebidang tanah seluas 802 m2 di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, dan sebidang tanah dan bangunan seluas 72 m2 di Kota Depok, Jawa Barat.
Selanjutnya, dari PPTKA Kemenaker pada tahun 2021-2025 Gatot Widiartono (GW), disita dua bidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Kota Jakarta Selatan seluas 188 m2.
