Suara.com - Mantan Staf Khusus Menteri ESDM, Said Didu, melontarkan peringatan keras kepada mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tidak bersikap jumawa dalam menghadapi gelombang kritik dan isu hukum yang terus mengemuka.
Menurutnya, perlawanan yang terlalu keras justru akan menjadi bumerang dan memicu perlawanan publik yang lebih besar.
Peringatan ini disampaikan di tengah memanasnya kontroversi ijazah dan munculnya sejumlah kasus besar yang disebut-sebut mengarah ke lingkaran kekuasaan sebelumnya.
Said Didu secara spesifik meminta Jokowi untuk tidak meremehkan kekuatan rakyat yang sedang bergerak.
"Jadi saya berharap mantan Presiden Jokowi Jangan jumawa terus, melawan terus-terusan," ujar Said Didu.
Ia berpendapat bahwa strategi melawan secara frontal hanya akan memperkuat kecurigaan publik bahwa ada sesuatu yang besar yang sedang ditutupi.
Baginya, reaksi keras adalah validasi bagi para pengkritik.
"Kalau orang itu melawan terus dan bertahan habis-habisan bahkan mau menenjarakan siapapun maka pasti orang curiga ada suatu yang ditutupi. Dan kelihatannya hampir seluruh rakyat Indonesia sudah percaya bahwa memang ada sesuatu yang ingin ditutupi," klaimnya.
Untuk memperkuat argumennya, Said Didu bahkan menarik perbandingan historis dengan Presiden pertama Indonesia, Soekarno, seorang tokoh yang sangat kuat pada masanya namun pada akhirnya juga tidak mampu membendung kehendak rakyat.
Baca Juga: Singgung Roy Suryo Pernah Dipenjara, Abraham Samad Soal Kasus Ijazah Jokowi: Ini Risiko Perjuangan!
"Tidak ada yang kuat melawan suara rakyat. Bung Karno yang kuat begitu, enggak kuat melawan," tegasnya.
Said Didu menggunakan metafora aliran air yang deras untuk menggambarkan situasi saat ini.
Ia melihat ada sebuah momentum besar yang sedang terbentuk untuk mengungkap berbagai persoalan.
Mencoba membendung aliran ini dengan paksa, menurutnya, hanya akan berakhir dengan jebolnya pertahanan.
"Kalau air mengalir sangat kencang dan Anda bendung, maka Anda jebol. Itu saya ingatkan kepada Jokowi," katanya.
Air bah yang ia maksud merujuk pada serangkaian kasus—yang ia catat berjumlah sembilan hingga 27 kasus—yang siap mengemuka.
Peringatan jangan jumawa ini menjadi semakin relevan dalam konteks politik saat ini di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Langkah hukum Kejaksaan Agung yang mulai menyentuh figur sekaliber Riza Chalid dinilai sebagai sinyal bahwa "bendungan" perlindungan hukum era sebelumnya mungkin tidak lagi sekokoh dahulu.
Situasi ini, menurut Said Didu, seharusnya menjadi bahan refleksi bagi Jokowi dan lingkaran terdekatnya, bahwa melawan arus deras opini dan proses hukum yang mulai berjalan adalah pertaruhan yang sangat berisiko.
