Duit Seret, Ray Rangkuti Beberkan Fakta NGO Demokrasi Bertahan Hidup: Bukan Lagi Antek Asing!

Suara.com - Tuduhan "antek asing" yang kerap dialamatkan kepada organisasi masyarakat sipil (OMS) atau civil society pro-demokrasi di Indonesia kini terpatahkan oleh fakta yang mengejutkan.

Pengamat politik terkemuka, Ray Rangkuti, membongkar realita pahit sekaligus membanggakan di balik perjuangan mereka: keran dana dari luar negeri sudah mengering hampir satu dekade.

Dalam diskusi panas di Podcast Forum Keadilan TV, Ray Rangkuti secara gamblang mengungkap bagaimana para pejuang demokrasi kini harus berjibaku secara mandiri untuk menjaga nalar kritis bangsa di tengah tantangan pendanaan yang serius.

Donor Internasional Angkat Kaki, Anggap Demokrasi RI Sudah Matang

Menurut analisis Ray Rangkuti, ada dua alasan utama mengapa sokongan dana internasional bagi lembaga pro-demokrasi di Indonesia menjadi sangat sulit diperoleh. Pergeseran peta politik global dan persepsi dunia internasional menjadi biang keladinya.

"Lembaga-lembaga pro-demokrasi semakin sulit mendapatkan pendanaan dari luar negeri, terutama setelah era Trump dan karena Indonesia dianggap sudah mencapai kematangan demokrasi," ungkap Ray Rangkuti dalam podcast tersebut.

Faktor "dianggap matang" ini membuat para donor internasional mengalihkan fokus mereka. Bantuan finansial kini lebih banyak digelontorkan ke negara-negara yang demokrasinya masih baru tumbuh atau berada dalam kondisi yang lebih genting. "Donor internasional beralih ke negara-negara dengan demokrasi baru," imbuhnya.

Kondisi ini ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi, ini adalah pengakuan atas kemajuan demokrasi Indonesia. Namun di sisi lain, hal ini berdampak langsung pada pelemahan civil society yang selama ini menjadi garda terdepan pengawasan kekuasaan.

"Melemahnya civil society terjadi karena kesulitan pendanaan dan kurangnya dukungan dari pemerintah maupun masyarakat," tegas Ray.

Fakta Menohok: 10 Tahun Tanpa Dana Asing, Stigma 'Antek Asing' Runtuh

Di tengah narasi negatif yang sering menuduh pegiat demokrasi sebagai perpanjangan tangan kepentingan asing, Ray Rangkuti menyajikan fakta yang menohok.

Ia menegaskan bahwa tudingan tersebut sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini.

"Menegaskan bahwa NGO yang bergerak di isu demokrasi sudah sekitar 10 tahun terakhir tidak lagi menerima pendanaan asing secara signifikan," jelasnya.

Fakta ini secara telak meruntuhkan stigma "antek asing" yang sengaja dihembuskan untuk mendelegitimasi kritik terhadap pemerintah. Sebaliknya, kondisi ini justru memunculkan fenomena baru yang patut diapresiasi: gelombang kemandirian dan semangat volunterisme.

Banyak gerakan masyarakat sipil, menurut Ray, kini berjalan atas dasar kesadaran kolektif, didanai secara swadaya, dan digerakkan oleh para sukarelawan.

"Menyatakan bahwa banyak gerakan civil society saat ini berjalan secara volunter dan didanai sendiri karena kesadaran akan pentingnya menjaga demokrasi," paparnya.

Pesan Keras untuk Publik: Jangan Takut Kritik, Rezeki Bukan di Tangan Penguasa

Melihat resiliensi yang ditunjukkan oleh civil society, Ray Rangkuti menitipkan pesan krusial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Ia mendorong publik untuk tidak pernah lelah menggunakan nalar dan akal sehat dalam menyikapi dinamika politik.

"Masyarakat harus tetap menggunakan nalar dan kritis dalam melihat tingkah laku politisi," pesannya.

Lebih dari itu, Ray mengajak masyarakat untuk membuang jauh-jauh rasa takut dalam menyuarakan kebenaran. Ia mengingatkan bahwa menjadi kritis bukan berarti melawan negara, melainkan wujud cinta pada demokrasi.

Pesan penutupnya pun terdengar kuat dan menggetarkan.

"Berani mengkritik jika ada yang tidak tepat dan jangan takut tidak kebagian 'jatah' karena rezeki bukan di tangan penguasa," tutupnya.