Rokok & Skincare Kini Setara Beras? Kontroversi Bansos di Gunungkidul Picu Pertanyaan Mendasar

Kamis, 24 Juli 2025 | 21:34 WIB
Rokok & Skincare Kini Setara Beras? Kontroversi Bansos di Gunungkidul Picu Pertanyaan Mendasar
Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih saat memberikan keterangan pada wartawan, Sabtu (1/3/2025). [Kontributor Suarajogja.id/Julianto]

Program seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dirancang untuk memastikan nutrisi anak, kesehatan ibu hamil, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya terpenuhi.

Penggunaan dana untuk rokok, yang jelas merugikan kesehatan, atau skincare, yang sering dianggap sebagai kemewahan, dianggap menyeleweng dari tujuan utama bansos.

Namun, di sisi lain, muncul argumen yang lebih kompleks dari sudut pandang penerima:

Rokok dan Candu: Bagi perokok, berhenti bukanlah hal yang mudah. Ini bukan lagi soal pilihan gaya hidup, melainkan pergulatan melawan adiksi nikotin.

Riset dari Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia (PKJS UI) bahkan menemukan korelasi positif antara penerimaan bansos tunai dengan perilaku merokok.

Skincare dan Harga Diri: Di era digital, penampilan menjadi salah satu modal sosial. Bagi sebagian orang, terutama anak muda, skincare dasar bukanlah lagi kemewahan, melainkan kebutuhan untuk menjaga kebersihan, kesehatan kulit, dan meningkatkan rasa percaya diri yang mungkin krusial untuk mencari pekerjaan.

Hak dan Kepercayaan: Argumen mendasar lainnya adalah soal hak. Begitu dana bansos ditransfer ke rekening penerima, dana tersebut menjadi hak milik mereka.

Mendikte penggunaannya bisa dianggap sebagai tindakan yang tidak percaya dan merendahkan martabat penerima, seolah-olah mereka tidak mampu mengelola keuangannya sendiri.

Dilema Abadi: Antara Kontrol Pemerintah dan Otonomi Warga

Baca Juga: Sidang Memanas! Nikita Mirzani Bongkar Dugaan Produk Bodong Reza Gladys di Depan Hakim

Polemik ini mencerminkan dilema abadi dalam penyaluran bantuan sosial di seluruh dunia.

Pemerintah, sebagai pengelola uang pajak, memiliki tanggung jawab untuk memastikan efektivitas program.

Namun, kontrol yang terlalu ketat berisiko menjadi bumerang, menciptakan stigma, dan mengabaikan kompleksitas kehidupan individu dalam kemiskinan.

Usulan evaluasi melalui musyawarah dusun bisa menjadi jalan tengah untuk memastikan akuntabilitas.

Namun, mekanisme ini juga harus diawasi agar tidak menimbulkan konflik sosial atau keputusan subjektif yang merugikan.

Pada akhirnya, perdebatan "bansos untuk skincare dan rokok" ini lebih dari sekadar soal pengeluaran.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Sudah Cair? Ungkap Karakter Asli Keuangan Kamu
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Pecahkan 10 Kasus Misterius Ini, Kamu Detektif atau Cuma Amatir?
Ikuti Kuisnya ➔
SIMULASI TKA SD: 15 Soal Matematika Materi Pecahan Senilai Beserta Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Bahasa Indonesia Kelas 6 SD Beserta Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Berapa Life Path Number Kamu? Hitung Sekarang dan Lihat Rahasia Kepribadianmu
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 15 Soal Bahasa Indonesia Kelas 6 SD Materi Teks Informasi Lengkap Kunci Jawaban
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Cek Seberapa Sehat Jam Tidurmu Selama Bulan Puasa?
Ikuti Kuisnya ➔
×
Zoomed

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI