Alasan kedua adalah karena Pasal 21 UU Tipikor merupakan delik materiil. Artinya, untuk membuktikan seseorang bersalah, jaksa tidak hanya harus membuktikan adanya niat, tetapi juga harus membuktikan adanya akibat nyata dari perbuatan tersebut—yaitu gagalnya atau terhalangnya proses penyidikan.
Dalam hal ini, majelis hakim menemukan fakta yang berkebalikan. Pertama, penyidikan terhadap Harun Masiku ternyata tidak gagal.
"Menimbang bahwa KPK tetap dapat melanjutkan penyidikan terhadap Harun Masiku yang dibuktikan dengan diterbitkannya surat perintah penyidikan tertanggal 9 Januari 2020 dilakukan berbagai upaya penyidikan termasuk pemeriksaan saksi-saksi," ujar hakim. Proses hukum terus berjalan, membuktikan tidak ada perintangan yang berhasil.
Kedua, dan ini menjadi pukulan telak bagi narasi jaksa, adalah nasib barang bukti utama: ponsel. Ponsel yang dituduh diperintahkan untuk ditenggelamkan ternyata tidak pernah hilang.
"HP yang dituduhkan direndam atau ditenggelamkan ternyata masih ada dan dapat disita KPK pada tanggal 10 Juni 2024," ungkap hakim.
Fakta bahwa barang bukti itu masih utuh dan berhasil disita penyidik menjadi paradoks. Bagaimana bisa seseorang dituduh berhasil menghilangkan barang bukti jika barang bukti itu sendiri pada akhirnya ditemukan dan diamankan?
"Sehingga tidak terbukti adanya upaya menghilangkan barang bukti sebagaimana dituduhkan," simpul hakim Sunoto.
Dengan dua pilar argumen yang kokoh ini, kesalahan timing secara yuridis dan tidak adanya akibat nyata dari perbuatan, majelis hakim dengan yakin menyatakan dakwaan perintangan penyidikan tidak terbukti dan membebaskan Hasto dari tuduhan tersebut.
Baca Juga: Ganjar Bersyukur Usai Hasto Divonis 3,5 Tahun Penjara, Ini Alasannya
