Suara.com - Perdebatan mengenai masa depan sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kembali memanas.
Usulan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang mendorong perubahan skema pemilihan kepala daerah mendapat tanggapan tegas dari Partai Demokrat.
Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, menegaskan bahwa partainya masih konsisten mendukung Pilkada langsung oleh rakyat.
Hal itu disampaikan Hinca saat berada di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 28 Juli 2025.
"Pikiran Cak Imin ya kita hormati sebagai pikiran Partai Kebangkitan Bangsa, tapi Partai Demokrat bersikap kami masih seperti yang dulu, belum pindah ke lain hati," kata Hinca.
Demokrat menilai sistem pemilihan langsung merupakan warisan penting dari era reformasi, khususnya pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Hinca menyebutkan, meski pelaksanaannya belum sempurna, solusi yang diambil semestinya berupa pembenahan teknis, bukan pembatalan.
"Sampai hari ini, pikirannya Partai Demokrat tetap itu. Karena itulah, pilihan kita berdemokrasi. Pilihan kita berdemokrasi, ya udah pemilihan langsung," ujarnya.
Ia melanjutkan, "Demokrasi tetaplah pilihan kita. Kalau ada yang kurang pelaksanannya, kita perbaiki."
Baca Juga: Tak Mau Kalah dengan PKB, Bahlil Sebut Golkar Lebih Dulu Usul Pilkada Lewat DPRD
Hinca bahkan menyindir gagasan kembali ke sistem penunjukan kepala daerah sebagai langkah mundur.
"Masa main tunjuk-tunjuk lagi, balik lagi zaman dulu. Kalau balik zaman dulu lagi, rasanya enggak lah. Kita perbaiki dengan versi Indonesia lah," tegasnya.
Di sisi lain, Cak Imin sebelumnya mengungkapkan bahwa gagasan mengubah sistem Pilkada muncul dari evaluasi yang disuarakan Nahdlatul Ulama (NU).
Ia menyebut biaya politik yang tinggi menjadi salah satu sorotan utama.
“Kesimpulannya seluruh kepala daerah habis biaya, mahal untuk menjadi kepala daerah, yang kadang-kadang tidak rasional,” ujar Cak Imin saat Harlah PKB ke-27, di Senayan, Jakarta, Rabu, 23 Juli 2025, malam.
Selain soal biaya, ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dinilai menjadi hambatan dalam mewujudkan otonomi yang ideal.
