Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan upaya paksa berupa penahanan terhadap dua tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) di PT Pertamina (Persero) Tahun 2011-2021.
Adapun dua tersangka yang dimaksud ialah Yenni Andayani selaku Direktur Gas PT Pertamina (Persero) periode 27 November 2014 - 2018 dan Hari Karyuliarto selaku Direktur Gas PT Pertamina (Persero) 2012-2014.
Dalam konferensi pers penahanan tersangka, Yenni dan Hari telah mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK dengan tangan terborgol.
Dengan begitu, Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebut kedua tersangka ini ditahan selama 20 hari pertama di dua rumah tahanan yang berbeda.
"Hari ini dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama terhitung sejak hari Kamis 31 Juli 2025 sampai dengan 19 Agustus 2025,” kata di Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (31/7/2025).
“Penahanan terhadap dua tersangka tersebut di rutan, untuk HK Rutan KPK Cabang Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi dan untuk YA di Rutan Cabang KPK Gedung Merah Putih,” tambah dia.
Perlu diketahui, Yenni dan Hari sebagai tersangka merupakan pengembangan dari kasus yang sebelumnya menjerat mantan Direktur Utama Pertamina, Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan.
Dalam konstruksi perkara, Yenni dan Hari selaku bawahan Karen diduga diberi kuasa untuk menandatangani perjanjian jual beli LNG Train 1 dan Train 2 dari Corpus Christie Liquefaction, LLC, anak usaha Cheniere Energy, Inc.
Adapun kerugian keuangan negara dari pengadaan LNG yang menyimpang dari ketentuan ditaksir mencapai USD 113,8 juta (USD 113.839.186,60).
Kerugian tersebut diduga mengalir ke korporasi Corpus Christi sebagai pembayaran atas pembelian LNG yang seharusnya tidak dilakukan oleh Pertamina.
MA Tolak Kasasi
Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi yang diajukan oleh Eks Direktur Utama Pertamina Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan dalam kasus dugaan korupsi pada pengadaan liquefied natural gas (LNG) di PT Pertamina Persero.
“Amar Putusan: Tolak perbaikan," demikian bunyi putusan MA dalam laman resminya, dikutip pada Sabtu (1/3/2025).
MA bahkan memperberat hukuman bagi Karen menjadi pidana penjara 13 tahun. Hukuman ini lebih berat dibanding putusan tingkat pertama di Pengadilan Tipikor Jakarta, yaitu 9 tahun penjara.
“Tolak, Perbaikan kualifikasi dan pidana, terbukti pasal 3 TPK [UU Tindak Pidana Korupsi] jo Pasal 55 jo pasal 64, pidana penjara 13 tahun," ujar putusan MA.
TERPOPULER
