REGIONAL:
Suara.com - Pernah merasa gaji sebulan cuma numpang lewat buat ongkos ke kantor? Kamu tidak sendirian. Tingginya biaya transportasi kini menjadi salah satu "silent killer" bagi keuangan masyarakat perkotaan di Indonesia.
Masalah ini begitu serius hingga Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akhirnya siap turun tangan untuk melakukan kajian mendalam.
Kemenhub mengakui bahwa ada sesuatu yang tidak beres ketika ongkos menuju stasiun atau terminal justru jauh lebih mahal daripada tiket transportasinya sendiri. Ini adalah fenomena yang dialami oleh jutaan komuter setiap hari.
Berikut adalah 5 fakta kunci yang mengungkap betapa peliknya masalah biaya transportasi di Indonesia, yang memaksa pemerintah untuk mencari solusi.
1. Jauh di Atas Standar Ideal Bank Dunia
Menurut standar Bank Dunia (World Bank), porsi pengeluaran ideal untuk biaya transportasi seharusnya tidak lebih dari 10 persen dari total biaya hidup seseorang. Namun, kenyataannya di Indonesia jauh dari angka tersebut.
Berdasarkan Survei Biaya Hidup (SBH) Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018, rata-rata biaya transportasi di sejumlah kota besar di Indonesia sudah mencapai 12,46 persen. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar pendapatan masyarakat "hilang di jalan" sebelum bisa digunakan untuk kebutuhan pokok lainnya.
2. Biang Kerok Sebenarnya, Ongkos Ojol dan Parkir Lebih Mahal dari Tiket
Inilah akar masalah yang disorot langsung oleh Kemenhub. Tiket transportasi publik seperti KRL atau bus mungkin sudah terjangkau berkat subsidi, namun biaya untuk mencapai dan meninggalkan simpul transportasi tersebut (dikenal sebagai first mile-last mile) justru yang mencekik.
Direktur Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda (Dirjen ITM) Kemenhub, Risal Wasal, membeberkan paradoks ini dengan jelas.
"Kenapa? Ini yang kita kaji. Kalau saat ini masyarakat sampai naik kereta api (ongkos) keretanya murah Rp3.500 sampai Rp6,000, tapi first mile-nya, ojek onlinenya Rp25.000, parkirnya Rp10.000, ini yang akan kita pelajari," ujar Risal dilansir dari Antara.
Ini adalah konfirmasi bahwa pemerintah sadar, masalahnya bukan lagi di harga tiket angkutan massal, melainkan pada ekosistem pendukungnya.
3. Peta Kota 'Paling Mahal' untuk Transportasi
Data BPS juga memetakan kota-kota mana saja yang warganya harus merogoh kocek paling dalam untuk mobilitas bulanan. Hasilnya mungkin akan mengejutkan Anda. Bukan Jakarta, kota dengan biaya transportasi tertinggi justru adalah kota penyangganya. Berikut adalah daftarnya:
- Bekasi: Rp 1,9 juta/bulan
- Depok: Rp 1,8 juta/bulan
- Surabaya: Rp 1,6 juta/bulan
- Jakarta: Rp 1,59 juta/bulan
- Bogor: Rp 1,2 juta/bulan
- Batam: Rp 1,17 juta/bulan
- Makassar: Rp 1,15 juta/bulan
- Jayapura: Rp 1,12 juta/bulan
Data ini menunjukkan bahwa masalah biaya transportasi sudah merata di berbagai kota besar di Indonesia, tidak hanya terpusat di Jabodetabek.
4. Jurus Kemenhub Kaji Ulang untuk Mereduksi Biaya Perjalanan
Menanggapi semua fakta ini, Kemenhub tidak tinggal diam. Mereka kini sedang mempersiapkan sebuah kajian komprehensif untuk menemukan cara menekan biaya perjalanan masyarakat, tidak hanya untuk bekerja, tetapi juga untuk aktivitas lainnya.
"Kita akan pelajari bagaimana kita bisa mereduksi biaya perjalanan dari masyarakat baik itu saat bekerja, belanja, tamasya dan sebagainya," kata Risal.
Langkah ini menjadi harapan baru bagi masyarakat agar ke depan ada kebijakan yang bisa membuat biaya mobilitas menjadi lebih rasional dan terjangkau.
5. Studi Kasus Jakarta Subsidi 'Gila-gilaan' Rp 5,16 Triliun
Untuk memberi gambaran betapa besarnya biaya untuk menjaga agar transportasi publik tetap terjangkau, kita bisa melihat contoh ekstrem dari DKI Jakarta. Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyatakan bahwa 70 persen dari total anggaran mereka habis hanya untuk subsidi.
Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syaripudin, mengungkapkan angka fantastis di baliknya.
"Memang anggaran kami Rp7,2 triliun. Anggaran paling besar untuk subsidi," katanya.
"Untuk subsidi anggaran yaitu Rp5,16 triliun yang tersebar di Transjakarta, MRT, dan LRT," ujarnya.
Sisa 30 persen anggarannya digunakan untuk belanja pegawai, modal, dan operasional lainnya. Angka ini menunjukkan betapa mahalnya upaya untuk menekan biaya transportasi di satu kota saja, dan menjadi tantangan besar untuk diterapkan di kota-kota lain.
TERPOPULER