Infografis
Suara.com - Polemik lawas seputar dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali membara dan menjadi bola panas yang menggelinding liar.
Analis politik dan militer dari Universitas Nasional, Selamat Ginting, secara tajam menguliti isu ini bukan sekadar dendam politik, melainkan sebuah pertarungan fundamental yang menyangkut integritas bangsa dan konstitusi.
Dalam analisisnya di podcast Forum Keadilan TV, Ginting menyebut isu ini telah berevolusi menjadi sebuah perjuangan moral. Ia bahkan menyoroti manuver Istana yang justru memantik spekulasi lebih dalam.
Menurutnya, pihak yang pertama kali menggulirkan narasi adanya "tokoh besar" di balik polemik ini adalah Jokowi sendiri, yang kemudian diamplifikasi oleh para pendukungnya. Bagi Ginting, ini adalah taktik usang untuk mengalihkan perhatian publik dari substansi persoalan.
"Perlawanan terhadap Jokowi dalam dugaan ijazah palsu ini adalah perjuangan moral yang harus didukung seluruh elemen bangsa," tegas Ginting.
Saking seriusnya ia memandang masalah ini, Ginting menyarankan langkah-langkah drastis untuk membuktikan kebenaran. "Jika perlu, gunakan lie detector untuk Jokowi dan periksa kejiwaannya," cetusnya, menggarisbawahi potensi kebohongan publik yang dapat meruntuhkan sendi-sendi negara.
Potensi Efek Domino dan Kepanikan Istana
Lebih jauh, Selamat Ginting memprediksi adanya efek domino politik yang dahsyat jika tuduhan ijazah palsu ini terbukti kebenarannya. Menurutnya, dampaknya tidak akan berhenti pada Jokowi seorang, melainkan akan merembet ke seluruh gerbong kekuasaannya.
"Jika ijazah terbukti palsu, ini akan berdampak pada gerbong Jokowi, termasuk pemakzulan Gibran dan posisi orang-orangnya di kementerian dan komisaris," prediksi Ginting.
Baca Juga: Langkah 'Dewa' Prabowo Guncang Politik: Tom Lembong Bebas, Hasto Dapat Amnesti!
Pernyataan ini mengindikasikan potensi guncangan hebat dalam struktur kekuasaan yang telah dibangun selama satu dekade terakhir. Ginting juga melihat adanya tanda-tanda kepanikan dari pihak Jokowi.
Ia mengkritik keras penggunaan almamater, Universitas Gadjah Mada (UGM), sebagai tameng politik. Reuni yang terkesan dadakan dinilainya sebagai upaya membentengi diri dari masalah personal. "Jokowi menggunakan institusi kampus (UGM) untuk membentengi dirinya terkait masalah pribadi dengan mengadakan reuni," ujarnya.
"Jokowi terlihat panik dengan menuding pihak lain dan menyatukan isu ijazah palsu dengan pemakzulan Gibran," tambah Ginting.
SBY Kena Sentil: Dituding Lakukan Pembiaran Sejak 2005
Salah satu sorotan paling tajam dari Ginting ditujukan kepada Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Ginting menantang Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu untuk tidak lagi bungkam, terutama setelah kubu Jokowi seolah menuding adanya keterlibatan tokoh dari era pemerintahannya.
"SBY seharusnya bersuara terkait tudingan terhadap Partai Demokrat, jangan hanya diam," desak Ginting.
Ia mengungkit sebuah ironi sejarah. Menurutnya, SBY sebagai presiden dan panglima tertinggi pada saat Jokowi maju sebagai Wali Kota Solo tahun 2005, seharusnya memiliki kapasitas untuk melakukan verifikasi. Namun, hal itu tidak pernah dilakukan.
"SBY mengkhianati demokrasi substantif dengan membiarkan dugaan kecurangan identitas calon walikota," kritik Ginting pedas. Ia bahkan menuding pembiaran selama 9 tahun era SBY menimbulkan tanda tanya besar.
"SBY sebagai negarawan seharusnya menjadi benteng terakhir dalam menjaga integritas politik nasional, bukan terpengaruh 'gula-gula' jabatan untuk AHY," sindirnya.
Prabowo Ditantang Ambil Sikap, Jangan Terjebak Sandiwara
Tak hanya SBY, Presiden terpilih Prabowo Subianto juga tak luput dari seruan Selamat Ginting. Ia menantang Prabowo untuk menunjukkan sikap kenegarawanannya dalam menghadapi polemik yang dianggap mempermalukan bangsa ini.
Ginting mendesak Prabowo untuk tidak berkompromi atau terjebak dalam sandiwara politik dengan keluarga Jokowi. "Prabowo harus berdiri di garis depan perlawanan terhadap dugaan ijazah palsu Jokowi dan upaya penyesatan konstitusi oleh keluarga Jokowi," tegasnya.
Menurut Ginting, para elite dan mantan pemimpin bangsa harus duduk bersama untuk menyelesaikan masalah ini. "Para mantan presiden, termasuk Prabowo, harus berembuk dan mengambil sikap tegas terkait kasus Jokowi karena ini mempermalukan bangsa," serunya.
Ia bahkan memprediksi bahwa Prabowo akan mengambil langkah tak terduga terkait lingkaran Jokowi sebelum perayaan 80 tahun kemerdekaan Indonesia. Baginya, membiarkan kasus ini mengambang hanya akan merusak demokrasi.
"Sistem demokrasi Indonesia menjadi rawan dimanipulasi jika dugaan ijazah palsu dibiarkan," pungkasnya.
