Prabowo Layak Dapat Rekor MURI, Presiden Pertama yang Mengampuni Koruptor

Wakos Reza Gautama Suara.Com
Jum'at, 01 Agustus 2025 | 15:16 WIB
Prabowo Layak Dapat Rekor MURI, Presiden Pertama yang Mengampuni Koruptor
Prabowo Subianto adalah presiden pertama yang memberikan pengampunan kepada koruptor. [suara.com/novian]

Berikut ini data pemberian amnesti dan abolisi dari masa ke masa:

1. Presiden Sukarno

Presiden Soekarno membebaskan orang-orang yang terlibat pemberontakan Daud Bereueh di Aceh melalui Amnesti (Keppres No. 180 tahun 1959 tentang Pemberian Amnesti dan Abolisi) di tahun 1959.

Di tahun yang sama, Presiden Soekarno juga memberikan amnesti dan abolisi bagi mereka yang terlibat pemberontakan DI/TII Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan (Keppres No. 303 Tahun 1959).

2. Presiden Suharto

Pada tahun 1977, Presiden Soeharto memberi amnesti dan abolisi bagi anggota Fretilin Timor Timur agar mereka bisa terlibat dalam pembangunan (Keppres No. 63 tahun 1977).

3. Presiden Habibie

Pada tahun 1998, Presiden Habibie memberikan amnesti (Keppres No. 80 tahun1998) kepada Sri Bintang Pamungkas dan Muchtar Pakpahan, hingga Hendrikus Kowip, Kasiwirus Iwop, dan Benediktus Kuawamba yang masing-masing terkait isu separatisme di Timor Timur, Aceh dan Papua.

4. Presiden Gus Dur

Baca Juga: Rekonsiliasi atau Impunitas? 5 Fakta Abolisi Tom Lembong yang jadi Sorotan Publik

Pada tahun 1999, Presiden Abdurrahman Wahid memberikan amnesti bagi setidaknya 95 tahanan politik Timor Timur dan mereka yang dihukum untuk Tragedi 1965 (Keppres No. 157 hingga 160 Tahun 1999).

5. Presiden SBY

Pada tahun 2005, Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono juga memberikan amnesti dan abolisi kepada mereka yang terlibat Gerakan Aceh Merdeka (Keppres No. 22 tahun 2005).

6. Presiden Jokowi

Pada tahun 2019, Presiden Joko Widodo juga memberikan amnesti, meskipun bukan untuk perkara makar, yaitu kepada Baiq Nuril, yang dijerat Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dengan pertimbangan kemanusiaan.

Memberikan amnesti kepada dosen Universitas Syiah Kuala Saiful Mahdi yang dijerat Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terkait pencemaran nama baik.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI