Diwarnai Lemparan Asbak Tangisan Puan, Drama Politik Mega Menuju Ketum PDI

Suara.com - Megawati Soekarnoputri kembali dikukuhkan menjadi Ketua Umum PDIP untuk periode 2025-2030 dalam Kongres Ke-6 PDIP yang digelar di Bali Nusa Dua Convention Center, Badung, Bali, Jumat (1/8/2025).

Kongres PDIP di Nusa Dua hari ini digelar secara tertutup diikuti oleh Ketua, Sekretaris, Bendahara (KSB) DPD, DPC dan seluruh DPP partai.

"Karena memang sudah terpilih di Rakernas kemarin, ini dikukuhkan saja. Forum Rakernas tidak untuk memilih ketua umum," kata Ketua Steering Comittee Kongres Ke-6 PDIP, Komarudin Watubun di sela-sela kongres dikutip dari ANTARA.

Dia mengatakan bahwa 100 persen peserta yang hadir meminta agar Megawati segera dikukuhkan menjadi ketua umum saat acara dimulai. Sehingga dari sejak dimulainya kongres, tak berlangsung lama hingga pengukuhan Megawati.

"Saya juga tidak tahu secepat ini, kita setting kan sampai 23.00 malam," kata dia.

Dikukuhkannya Megawati sebagai Ketua Umum PDIP menandai sudah 32 tahun lebih putri Proklamator Bung Karno itu menjabat sebagai Ketua Umum partai banteng. Sosok Mega yang kharismatik membuatnya tak tergantikan sebagai orang nomor 1 di PDIP.

Megawati pertama kali duduk di kursi Ketum PDIP saat Musyawarah Nasional (Munas) yang digelar 22-23 Desember 1993 di Hotel Garden, Kemang, Jakarta Selatan. Ketika itu PDIP masih bernama Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

Pada tahun 1993, terjadi konflik internal di tubuh PDI yang mengakibatkan Kongres IV PDI di Medan, Sumatera Utara, pada Juli 1993, deadlock.

Kuatnya intervensi pemerintah membuat PDI gagal memilih ketua umumnya. Di tengah konflik internal itu, muncullah nama Megawati Soekarnoputri sebagai calon ketua umum PDI selanjutnya.

Pada 2-6 Desember 1993, digelar Kongres Luar Biasa (KLB) PDI di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur. Megawati menjadi calon kuat Ketum PDI. Munculnya nama Mega membuat pemerintah gerah.

Menurut Panda Nababan dalam buku otobiografinya "Dalam Pusaran Kekuasaan", Mega dilarang masuk ke arena KLB. Ini menimbulkan kericuhan.

Panda Nababan mengatakan dirinya dan Taufiq Kiemas hampir terlibat adu jotos dengan para pengurus caretaker. Setelah melalui perdebatan panas, akhirnya Mega diperkenankan ikut KLB.

Panda mengatakan, sejak sidang hari pertama pada 2 Desember 1993, KLB sudah diwarnai ketegangan akibat adanya campur tangan pihak pemerintah yang berupaya menggagalkan Mega.

"Suasana di kongres semakin panas. Kursi dan asbak sudah terbang dilempar peserta kongres. Megawati sudah diamankan di bawah meja. Lampu dimatikan. Kepanikan melanda," ujar Panda menggambarkan situasi KLB PDI saat itu.

Puan Maharani yang saat itu masih kuliah di Universitas Indonesia, langsung terbang ke Surabaya untuk mengecek kondisi orang tuanya begitu mendengar kericuhan di KLB PDI.

"Baru tiba di teras posko, Puan sudah menangis meraung-raung yang langsung dirangkul Taufiq Kiemas dan mendudukkan Puan di pangkuannya," kisah Panda Nababan.

Presiden Suharto menerbitkan larangan mendukung pencalonan Megawati sebagai Ketua Umum PDI. Pemerintah meminta PDI mendukung Budi Harjono sebagai Ketua Umum.

Larangan ini tidak digubris kader PDI. Mereka mendukung penuh Mega sebagai Ketua Umum. Dalam pemandangan umum, 256 cabang dari 305 cabang PDI di seluruh Indonesia mendukung Mega.

Melihat kuatnya dukungan arus bawah terhadap Mega, membuat Pemerintah khawatir. Suharto menganggap Megawati bisa menjadi ancaman terhadap kekuasaannya.

Atas intervensi pemerintah, kongres luar biasa berakhir dead lock. KLB gagal mengukuhkan Megawati sebagai Ketua Umum PDI. Biar begitu, secara de facto, Megawati adalah Ketua Umum PDI.

Sebagai lanjutan dari KLB Surabaya, digelar Musyarawah Nasional PDI di Jakarta pada 22-23 Desember1993. Pemerintah lewat militer kembali berupaya menggagalkan langkah Megawati dipilih menjadi Ketum PDI.

Namun Direktur A Badan Intelijen Strategis (Bais) Brigjen Agum Gumelar yang ditugaskan menggagalkan Munas PDI tidak menjalankan perintah atasannya.

Agum membiarkan Munas PDI berjalan lancar tanpa intervensi siapapun dari pihak pemerintah. Alhasil munas berjalan mulus dan Megawati diangkat menjadi Ketua Umum PDI yang sah.