Koalisi ini juga menyoroti bahwa sistem peradilan Indonesia sejatinya telah menyediakan mekanisme koreksi internal. Jika terdakwa atau bahkan publik merasa ada yang salah dengan putusan di tingkat pertama, masih ada ruang untuk mencari keadilan.
Sekalipun muncul narasi atau kritik besar terhadap proses penegakan hukum yang sedang berlangsung, hal itu tidak bisa menjadi pembenaran untuk melakukan intervensi politik yang melompati prosedur.
"Sekalipun terdapat narasi dan kritik besar terhadap penegakan hukum yang tengah berlangsung, bentuk intervensi penegakan hukum tetap tidak dapat dibenarkan," tegas Almas.
Ia menekankan bahwa Hasto dan Tom Lembong masih memiliki ruang yang sah untuk memperjuangkan nasib hukumnya melalui mekanisme yang tersedia, seperti banding, kasasi, atau bahkan peninjauan kembali (PK).
"Upaya hukum lanjutan tersebut perlu dilihat sebagai ruang atau mekanisme koreksi apabila terdapat putusan hakim yang dirasa tidak adil," tukasnya.
TERPOPULER
