Suara.com - Pernyataan kontroversial datang dari politisi Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo.
Dalam sebuah siniar, keponakan dari Presiden Prabowo Subianto itu menyebut bahwa tuntutan masyarakat agar pemerintah menyediakan lapangan kerja adalah cerminan dari "mental kolonial".
Sontak, pernyataan tersebut memicu amarah dan perdebatan sengit di kalangan warganet yang merasa disudutkan.
Pernyataan ini dilontarkan oleh Saraswati saat menjadi bintang tamu dalam program podcast "On The Record" yang diunggah di kanal YouTube ANTARA beberapa waktu lalu.
Ia berpendapat bahwa di era modern ini, generasi muda seharusnya tidak lagi bergantung pada pemerintah untuk menciptakan pekerjaan, melainkan harus proaktif menjadi pengusaha.
Saraswati mendorong anak muda untuk memanfaatkan kreativitas mereka dan menjadi seorang wirausahawan yang justru bisa membuka lapangan kerja bagi orang lain.
"Menurut saya, anak-anak muda, ayo, kalian kalau punya kreativitas, jadilah pengusaha! Jadilah entrepreneur! Daripada ngomel nggak ada kerjaan, bikinlah kerjaan buat teman-teman lo!" ujar Saraswati dalam podcast tersebut.
Namun, puncaknya adalah ketika politisi berusia 39 tahun itu mengaitkan harapan rakyat akan lapangan kerja dari pemerintah dengan mentalitas zaman penjajahan.
"Kalau masih bersandar kepada sektor-sektor padat karya dan bersandar kepada pemerintah untuk provide the jobs, kita masih di zaman kolonial berarti. Yang di mana kita bersandar kepada si raja dan si ratu dan si priyayi untuk ngasih kita kerjaan. No, kita udah move on dari situ," tegasnya.
Klip video berisi pernyataan tersebut dengan cepat menyebar luas di berbagai platform media sosial, termasuk Instagram, dan langsung dibanjiri komentar pedas dari warganet.
Banyak yang menilai pernyataan tersebut tidak pantas diucapkan oleh seorang wakil rakyat yang digaji oleh uang rakyat.
Salah satu komentar yang paling banyak disukai datang dari akun @azi.hadid, yang secara menohok mempertanyakan posisi Saraswati sebagai anggota dewan.
"Ibu juga ngapain jadi wakil DPR mengharapkan gaji dari rakyat?" tulis akun tersebut, yang komentarnya disukai oleh ribuan pengguna lain.
Kritik tajam lainnya datang dari warganet yang mengaitkan pernyataan tersebut dengan janji-janji politik saat kampanye.
Akun @asep_dhc merasa tertipu, mengingat janji penyediaan jutaan lapangan kerja seringkali menjadi andalan saat pemilu.
"Giliran rakyat nanyain lapangan pekerjaan dikatain rakyat kolonial, giliran lagi nyaleg dan nyapres jika dipilih akan disediakan 19 juta lapangan kerja. Berasa ditipu," tulisnya.
Warganet lain bahkan mempertanyakan pemahaman Saraswati tentang tugas dan fungsinya sebagai anggota DPR.
Menurut mereka, seorang wakil rakyat seharusnya menyuarakan aspirasi rakyat kepada pemerintah, bukan sebaliknya mengkritik rakyat.
"Bu @rahayusaraswati paham arti DPR nggak? Kok malah nyalahin rakyatnya? Anda itu harusnya berada di rakyat untuk kritik pemerintah, bukan kritik rakyatnya," timpal akun @gusrialamran.
Sentimen serupa juga diungkapkan dengan nada sinis oleh pengguna lain yang menyoroti tantangan yang dihadapi pengusaha kecil di Indonesia.
"Pemerintah: 'Bikin usaha, nanti gede, banyak cabang, kita palak'," sindir akun @putri.setyabudi, menyiratkan sulitnya membangun usaha di tengah berbagai pungutan dan pajak.
Hingga kini, perdebatan mengenai pernyataan Rahayu Saraswati masih terus bergulir, menyoroti adanya kesenjangan persepsi antara wakil rakyat dan masyarakat yang diwakilinya mengenai isu krusial seperti penciptaan lapangan kerja.
TERPOPULER
