Infografis
Suara.com - Baru-baru ini muncul isu musyawarah luar biasa atau Munaslub Golkar yang disebut-sebut bakal menjadi ajang untuk melengserkan Bahlil Lahadalia dari kursi ketua umum partai beringin itu.
Tak ingin makin meluas tak jelas, sejumlah elite Partai Golkar termasuk Bahlil turun gunung mencoba meredam dan membantah tegas isu munaslub.
“Masa mau dipercaya berita yang enggak ada sumbernya?” kata Bahlil dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (3/8/2025).
Meski sudah dibantah tegas, nyatanya isu tersebut makin berhembus kencang hingga menjadi pembahasan di ranah media sosial. Banyak netizen yang mengaitkan kedekatan antara Bahlil dengan mantan Presiden RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Salah satu momen yang menggambarkan kedekatan Jokowi dan Bahlil adalah saat Jokowi bercerita tak berdaya menghadapi manuver Bahlil.
Mundur ke belakang pada awal Oktober 2024 atau saat Jokowi masih menjabat sebagai Presiden RI. Kala itu, Presiden Jokowi mengaku tak berdaya menyikapi "ulah" Menteri Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM) Bahlil Lahadalia yang gencar menagihkan kenaikan tunjangan kinerja (tukin) para pegawainya di Kementerian ESDM.
Ambisi Bahlil untuk menaikkan tunjangan kinerja atau tukin para pegawai ESDM bukan tanpa alasan. Ia mengklaim bahwa sektor ESDM telah berkontribusi sebesar Rp 300-350 triliun kepada negara melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) setiap tahunnya.
"Jadi kalau karyawan kami kesejahteraannya tidak diperhatikan, ya susah," kata Bahlil usai menghadiri Upacara Hari Pertambangan ke-79, dikutip Jumat (11/10/2024).
Bahlil mengatakan dengan adanya kenaikan Tukin di lingkungan Kementerian ESDM ini, diharapkan dapat memacu kinerja para pegawai untuk bekerja lebih giat lagi.
Baca Juga: Kursi Ketum Golkar Bahlil Lahadalia Digoyang Isu Munaslub, Istana Beri Restu?
"Jadi ini bagian daripada memacu kinerja mereka, tapi juga harus kita perhatikan kesejahteraannya. Itu yang saya maksudkan, itu tanggung jawab kamilah nanti kami akan memperjuangkan sesuai dengan aturan perundangan berlaku," katanya.
Apalagi, ia mengklaim, para pegawainya sudah bekerja keras untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
"Ada yang (kerja) di pelosok-pelosok tanah air di bawah gunung-gunung berapi. Saya dulu pernah tinggal di bawah rumah gunung berapi dan pernah merasakan betul meletusnya gunung berapi. Saya tahu Bapak-Ibu semua sudah bekerja keras tetapi pemerintah mungkin belum memperhatikan kesejahteraan Bapak-Ibu secara baik," ungkap Bahlil.
Jokowi pun mengaku bahwa dokumen kenaikan tukin belum berada di mejanya. Kebijakan pemberian tukin pegawai pada kementerian atau lembaga memang ditetapkan presiden melalui Peraturan Presiden (Perpres) yang harus dibubuhi oleh tanda tangan Kepala Negara.
"Saya sebetulnya bisa saja saya ngomong sudah ditandatangani, tapi memang belum dan Pak Menteri ESDM ini sangat lincah sekali, barangnya ada di sini didorong sudah masuk di sini, didorong dan selalu mengatakan ke saya sudah Pak? Ya saya belum tanda tangan ya saya jawab belum, tadi siang ketemu tanya sudah Pak? belum ya memang belum. Jadi kalau saya jawab sudah ya bohong namanya," tutur Jokowi.
Meski begitu, Jokowi menjamin, bila dokumen Perpres kenaikan tukin di Kementerian ESDM sudah sampai di mejanya, akan langsung ia tandatangani. Sebab, Menteri ESDM ia katakan selalu menagihkan hal itu saat momen-momen bertemu dengannya.
"Saya akan tandatangan kalau barangnya itu sampai di meja saya, sampai malam ini belum. Belum sampai di meja saja, tetapi memang sudah sedikit lagi, jadi begitu sampai di meja saya akan saya tandatangani yang namanya tunjangan tadi," ucap Jokowi.
Dia menjelaskan, sektor ESDM merupakan sektor sangat strategis dan memiliki potensi yang sangat besar, serta "sektor yang memiliki multiplier effect besar bagi perekonomian nasional."
Dalam 10 tahun terakhir sektor ESDM menyumbang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lebih dari Rp 1.800 triliun.
"Kalau melihat 2 tahun yang lalu 2022 itu Rp 348 triliun, kemudian di tahun 2023 itu Rp 229 triliun per tahunnya juga sangat besar sekali. Oleh sebab itu, Pak Menteri ini bolak-balik mendorong saya, menanyakan ke saya enggak sekali dua kali saya akan tanda tangan kalau barang itu sampai di meja saya," tandasnya.
Bahlil Bantah Isu Munaslub Golkar
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menegaskan tidak ada isu musyawarah nasional luar biasa (munaslub) Partai Golkar.
Bahlil juga menampik isu adanya keretakan di tubuh partai berlambang pohon beringin tersebut.
“Masa mau dipercaya berita yang enggak ada sumbernya?” kata Bahlil dalam keterangannya, Minggu.
Senada dengan Bahlil, Ketua Bidang Keagamaan dan Kerohanian Partai Golkar Nusron Wahid menampik isu tersebut, terutama yang mengaitkannya dengan nama dirinya.
“Pertama, saya tidak tahu menahu tentang isu tersebut. Kedua, sampai hari ini tidak pernah ada pembicaraan di lingkungan Istana kepada saya ataupun kepada pihak-pihak lain di lingkungan Partai Golkar yang membicarakan tentang munaslub,” ujar Nusron.
Pada kesempatan berbeda, politikus senior Partai Golkar Nurdin Halid juga membantah adanya rencana munaslub.
"Isu Munaslub Golkar itu hoaks. Itu isu murahan yang tidak perlu direspons,” kata Nurdin dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (1/8).
Sebelumnya, Bahlil Lahadalia resmi terpilih menjadi Ketua Umum Partai Golkar dalam Musyawarah Nasional (Munas) XI yang digelar pada 20-21 Agustus 2024. Saat itu dia terpilih secara aklamasi untuk menggantikan Airlangga Hartarto.
