Menurutnya, kasus yang menjerat Hasto merupakan dampak langsung dari intervensi politik atau "cawe-cawe" yang dilakukan Jokowi pada periode sebelumnya.
Dengan demikian, langkah Prabowo adalah upaya memulihkan marwah demokrasi yang sempat terciderai.
"Hasto itu adalah korban dari cawe-cawe Jokowi. Maka amnesti pada Hasto itu adalah semacam wisdom yang di akhirnya dipahami oleh Presiden bahwa demokrasi memang harus diselamatkan dari kelakuan-kelakuan politik yang sifatnya dendam," tegasnya.
Pada kesimpulan analisisnya, Rocky Gerung tidak lagi hanya berbicara tentang PDI Perjuangan yang dipimpin Megawati Soekarnoputri.
Ia mengangkat isu ini ke level yang lebih fundamental, yaitu ancaman dinasti politik Jokowi terhadap kesehatan demokrasi Indonesia secara keseluruhan.
Rocky menilai bahwa ambisi politik yang terus dipelihara, mulai dari isu perpanjangan masa jabatan tiga periode hingga manuver politik yang memuluskan jalan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden, telah merusak sistem dan tatanan demokrasi yang ada.
"Dinasti Jokowi adalah halangan bagi demokrasi. Bukan sekadar halangan bagi PDIP. Karena merusak sistem dengan berbagai ambisi, mulai dari keinginan tiga periode, sampai upaya menjadikan Gibran calon di 2029," pungkasnya.
